Gerindra: Tiga Tahun Jokowi, Penegakan Hukum Masih Lemah

VIVA.co.id – Lima hari lagi, pada 20 Oktober 2017, pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan berusia tiga tahun. Ada yang menilai kinerja Jokowi sudah baik, namun juga ada kritikan selama tiga tahun pencapaiannya. Salah satu kritikan terkait penegakan hukum yang dinilai masih lemah.

"Kebijakan dan kerja harus substansial. Jangan pencitraan. Penegakan hukum masih lemah dan belum adil," kata Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid kepada VIVA.co.id, Minggu, 15 Oktober 2017.

Menurutnya, Jokowi harus bisa membuktikan dalam penegakan hukum harus adil terhadap semua pihak. Ia melihat selama tiga tahun berjalan, aparat hukum masih belum berlaku adil dengan menegakkan hukum hanya kepada pihak oposisi.

"Supremasi dan keadilan hukum harus ditegakkan secara nyata kepada lawan (oposisi), kawan koalisi, kepada semua agama, dan semua suku," ujar Sodik.

Kemudian, ada beberapa kebijakan yang menurutnya tidak mendesak namun dipaksakan. Salah satu yang disoroti terkait keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat.

"Salah satunya bagaimana Perppu Ormas yang keluar. Jangan sampai menjadi pemerintah yang represif," tuturnya.

Sodik pun menekankan, dalam kehidupan politik harus dibangun dengan iklim yang sehat. Dari segi ekonomi, ia mengatakan perlu ada upaya peningkatan daya beli masyarakat yang saat ini menurun.

"Jumlah rakyat miskin harus dikurangi dengan pemerataan ekonomi harus diperhatikan," tuturnya.