Staf Khusus Jokowi Usulkan Pilkada di Papua Lewat DPRD

VIVA.co.id - Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lennis Kogoya, menilai pilkada di Papua lebih baik tidak dilaksanakan secara langsung tetapi melalui DPRD. Salah satu pertimbangannya adalah banyaknya sengketa pilkada yang panjang dan berujung rusuh. Selain Tolikara, sebelumnya juga kerusuhan akibat pilkada terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

"Masalah pendekatan Papua saya berikan masukan untuk ke depan. Jadi Pilkada Papua ini diharapkan pemilihan di DPR. Saya arahkan itu. Pemilihan melalui DPR ini bisa dengan calonnya diambil melalui musyawarah adat," kata Lennis, di kantornya, Jalan Veteran III, Jakarta, Jumat, 13 Oktober 2017.

Menurutnya, pelibatan adat sangat penting. Mengingat di Papua masih mengandalkan adat. Kalau menggunakan cara demokrasi seperti yang diterapkan, Lennis merasa susah untuk menghindari konflik pilkada seperti di Tolikara dan Intan Jaya.

"Jadi calon-calon kader yang bangun Papua itu dapat penilaian khusus dari masyarakat adat. Taruhlah mau menjadi gubernur, bupati, begitu. Kalau pola seperti sekarang ini dibiarkan terus, Papua ini berkelahi terus, berkelahi terus. Tidak akan terjadi perdamaian," katanya.

Jika Papua bergolak terus, dia khawatir juga akan berdampak pada keamanan nasional. Sehingga perlu diambil sikap bahwa pilkada lebih baik tidak langsung, dipilih melalui dewan dan pelibatan tokoh adat.

"Rawan konflik, maka akan terjadi Indonesia tidak aman. Maka itu, bisa mengancam keamanan negara, itu bisa terjadi. Maka untuk menghindari hal ini, Kemendagri segera mengevaluasi masalah Pilkada Papua dan Papua Barat," katanya. (ase)