Demokrat: Polisi Harus Adil Usut Victor Laiskodat

VIVA.co.id – Pernyataan Ketua Fraksi Nasdem di DPR, Victor Laiskodat, yang menuding sejumlah partai sebagai “pendukung radikalisme dan khilafah” terus menuai kecaman. Salah satu yang mengecam ucapan Victor adalah elite Partai Demokrat.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto, menegaskan dari partainya juga akan melaporkan Victor ke kepolisian.

"Sehingga lengkap lah (laporan) seluruh partai politik yang disampaikan, yaitu partai Demokrat, PKS, PAN dan Gerindra," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.

Setelah ini, Agus meminta kepolisian segera memproses laporan yang telah diterima. Dia juga meminta pihak kepolisian bisa memproses Victor secara adil dan transparan.

"Kita menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja dengan berkeadilan, transparan dan akuntabel," ujar Agus.

Menurut dia, Victor juga bisa diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Agus sendiri menilai yang yang terpenting adalah proses hukum Victor di kepolisian.

"Ini ada dua proses. Di MKD diproses, tetapi yang terpenting adalah di penegak hukum juga diproses. Jadi baik MKD dan penegak hukum wajib memproses seluruh laporan yang disampaikan," imbuh Wakil Ketua DPR tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, publik dikejutkan dengan pidato Victor Laiskodat saat mengunjungi daerah pemilihannya di Kupang, NTT. Dalam pidatonya, Victor menyatakan bahwa di Indonesia terdapat sejumlah partai politik yang mendukung sistem negara khilafah.

Pidato Victor

Dalam pernyataannya, Victor mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang didukung oleh partai politik yang mendukung sistem Khalifah Islamiyah di Indonesia. Empat parpol yang sebut Victor yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN.

Berikut isi sebagian pidato Victor Laiskodat berdasarkan potongan video yang tersebar di jejaring sosial:

Kelompok-kelompok ekstremis ini mau bikin satu negara lagi, tak mau di negara NKRI. Diganti dengan nama khilafah. Ada sebagian kelompok ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran

Catat baik-baik, calon bupati, calon gubernur, calon DPR dari partai tersebut, pilih supaya ganti negara khilafah. Mengerti negara khilafah? Semua wajib solat. Mengerti? Negara khilafah tak boleh ada perbedaan, semua harus solat. Saya tidak provokasi.

Nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil. Kita yang eksekusi mereka. Jangan tolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017. (ren)