Sekjen PDIP: Victor Laiskodat Harus Bertanggung Jawab
VIVA.co.id – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ikut menanggapi polemik pidato politikus Nasdem Victor Bungtilu Laiskodat di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Hasto menekankan, seharusnya seorang politikus bisa berpikir sebelum menyampaikan sesuatu di depan umum.
Bagi Hasto, pernyataan seorang politisi sangat berpengaruh bagi masyarakat luas.
"Dalam situasi sekarang ini, disiplin berbicara harus diawali dengan disiplin berpikir agar apa yang disampaikan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang membangun peradaban," kata Hasto di kediaman Hamzah Haz, Jakarta Selatan, Sabtu, 5 Agustus 2017.
Dia menekankan, bangsa Indonesia mengedepankan budaya timur dalam membangun cita-citanya. Hal ini yang mestinya menjadi dasar pemikiran setiap politisi.
"Sesuatu yang didasarkan pada hakikat kita sebagai sebuah bangsa yang harus mengedepankan budaya timur untuk membawa sebuah arah agar bisa mewujudkan cita-cita," tuturnya.
Menurut Hasto, apa yang disampaikan para politisi di hadapan masyarakat pasti memiliki konsekuensi, baik konsekuensi politik maupun hukum.
"Jadi setiap pihak harus bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya," ujarnya.
Baca Juga: Pidato Kontroversial Victor Laiskodat yang Jadi Polemik
Seperti diberitakan, publik dikejutkan dengan pidato Victor Laiskodat saat mengunjungi daerah pemilihannya di Kupang, NTT. Dalam pidatonya, Victor menyatakan bahwa di Indonesia terdapat sejumlah partai politik yang mendukung sistem negara Khilafah.
Pidato politik itu disampaikan Victor saat deklarasi dukungan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada 2018.
Dalam pernyataannya, Victor mengajak masyarakat untuk tidak memilih calon kepala daerah yang didukung oleh partai politik yang mendukung sistem Khalifah Islamiyah di Indonesia. Empat parpol yang disinggung Victor yaitu Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN.
Berikut isi sebagian pidato Victor Laiskodat berdasarkan potongan video yang tersebar di jejaring sosial:
Kelompok-kelompok ekstremis ini mau bikin satu negara lagi, tak mau di negara NKRI. Domo ganti dengan nama khilafah. Ada sebagian kelompok ini mau bikin negara khilafah. Dan celakanya partai-partai pendukung ada di NTT. Yang dukung khilafah ini ada di NTT itu nomor satu Partai Gerindra, nomor dua itu namanya Demokrat, partai nomor tiga itu PKS, nomor empat itu PAN. situasi nasional ini partai mendukung para kaum intoleran
Catat bae-bae, calon bupati, calon gubernur, calon DPR dari partai tersebut, pilih supaya ganti negara khilafah. Mengerti negara khilafah? Semua wajib solat. Mengerti? Negara khilafah tak boleh ada perbedaan, semua harus solat. Saya tidak provokasi.
Nanti negara hilang, kita bunuh pertama mereka sebelum kita dibunuh. Ingat dulu PKI 1965, mereka tidak berhasil. Kita yang eksekusi mereka. Jangan tolak Perppu Nomor 2 Tahun 2017.