Fahri Hamzah: F-PKS Walk Out karena Tekanan Sohibul

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan).
Sumber :
  • ANTARA/Hafidz Mubarak A.

VIVA.co.id – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah heran dengan aksi walk out sejumlah anggota Fraksi PKS dalam sidang Paripurna hari ini. Aksi walk out ini dilakukan karena Fahri memimpin paripurna. Menurut dia, sejumlah anggota Fraksi PKS yang melakukan aksi walk out itu dikenal baik olehnya.  

"Itu yang saya aneh. Itu kan saya kenal tuh baik banget, kok tiba-tiba tegang kayak enggak kenal saya," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Fahri merasa anggota fraksi mendapat tekanan dari DPP PKS. Menurut  dia, tekanan-tekanan seperti ini sebaiknya dihentikan karena sudah tidak sehat. Ia pun menduga tekanan berasal dari Presiden DPP PKS Sohibul Iman.

"Saya tahu ini adalah tekanan dari pimpinan partai, terutama Pak Sohibul Iman," ujar Fahri.

Menurut Fahri, seharusnya dirinya sudah diterima kembali di PKS dan diakui sebagai Wakil Ketua DPR. Hal itu katanya berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangkan dirinya melawan pemecatan PKS.

"Pengadilan mengatakan saya harus diterima sebagai pimpinan DPR, anggota DPR dan kader PKS. Harusnya diterima dulu, enggak usah tegang kayak begitu," kata Fahri.

Sebelumnya, dalam Paripurna dengan agenda pembahasan pandangan fraksi atas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018 diwarnai aksi walkout anggota parlemen.

Berdasarkan pantauan VIVA.co.id di lokasi paripurna, Nusantara II, Selasa 30 Mei 2017, anggota DPR yang walk out berasal dari Fraksi PKS. Alasannya, mereka mempertanyakan kapasitas Fahri Hamzah sebagai pimpinan paripurna yang masih memiliki persoalan internal dengan Fraksi PKS.

"Saya keberatan rapat paripurna ini dipimpin Pak Fahri. Saya sebagai pribadi tidak bisa terus melihat ada ambiguitas di pimpinan. Jadi saya minta ke pimpinan untuk memproses Fahri Hamzah atau saya akan walk out," kata salah seorang anggota DPR Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo, dalam sidang paripurna, Jakarta.