Yorris Raweyai 'Didepak' Golkar Papua

VIVA.co.id – Manuver Yorris Raweyai di internal Partai Golkar – yang mewacanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa, karena yakin Ketua Umum Setya Novanto akan menjadi tersangka dalam kasus korupsi proyek E-KTP – berakibat fatal. Dia resmi diganti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Partai Golkar Papua. 

Pemecatan Yorris disampaikan oleh Ali Mochtar Ngabalin. Pengganti Yoris adalah Aziz Samual Ketua Bappilu Wilayah Timur Partai Golkar, yang sebelumnya menentang keras manuver Yorris Raweyai.

"Plt Ketua Partai Golkar Papua resmi diganti dari Yorris Raweyai kepada Aziz Samual," ujar Ali, yang merupakan Sekretaris Pemenangan Pemilu Indonesia 2 dan Wakil Sekretaris Jenderal Pemenangan Pemilu Papua dan Maluku, pada Minggu 7 Mei di Jayapura. 

DPP mengganti Plt Ketua Golkar Papua dalam rangka membangun soliditas partai di Provinsi paling Timur Indonesia, terutama untuk menyiapkan berbagai agenda partai, seperti Musda kabupaten/kota dan Provinsi serta persiapan menghadapi Pilkada serentak gelombang ke 3 tahun 2018.

"Intinya pergantian Yorris Raweyai dalam rangka mempercepat agenda Partai yang belum selesai, serta menyatukan kekuatan Golkar Papua yang sempat terpecah-pecah," lanjut Ali. 

Siapkan Kader Sendiri

Pernyataan Yorris, yang mewacanakan Partai Golkar akan mengusung Irjen Paulus Waterpauw mantan Kapolda Papua yang kini menjabat sebagai Kaba Intelkam Mabes Polri sebagai calon gubernur tunggal, akan ditinjau ulang oleh kepengurusan Plt yang baru, karena dianggap tidak sesuai dengan mekanisme partai.

"Wacana pribadi sebagai kader bisa saja, tapi ada mekanisme partai yang harus dilalui, seperti survei untuk mengukur elektabilitas seseorang, yang hasilnya nanti harus dihormati seluruh kader, bukan ujug-ujug main tunjuk," ujar Ali. 

Golkar, sambungnya, akan lebih memprioritaskan kader sendiri untuk diusung sebagai calon kepala daerah. "Golkar punya segudang kader terbaik, jadi akan lebih diprioritaskan, apalagi itu menjadi keinginan masyarakat banyak," paparnya.  

Golkar juga, tambahnya, akan melakukan survey terhadap kader yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, apakah elektabilitasnya masih tinggi untuk diusung sebagai calon kepala daerah. "Kalau masih tinggi dan rakyat menginginkan, kenapa harus dari luar, kan lebih baik kader sendiri karena sudah barang tentu loyalitasnya kepada partai akan terjamin," ujarnya. 

Sementara Plt Ketua Partai Golkar Papua, Aziz Samual, mengungkapkan siap menjalankan amanat yang diberikan DPP, yakni mempersatukan kembali Golkar Papua. "Mandat yang diberikan DPP kepada saya adalah bagaimana menggelar Musda di tingkat kabupaten-kota dan Provinsi untuk membentuk kepengurusan yang definitif, sekaligus memantau figur-figur dari internal partai yang dianggap layak diusung sebagai bakal calon kepala daerah nanti,. Nah, untuk mencapai itu semua, seluruh kekuatan Golkar Papua harus dipersatukan, dirangkul dulu, agar lebih mudah terwujud,"ujarnya. 

Dia mengatakan, Golkar dalam mengusung seseorang untuk menjadi calon kepala daerah punya mekanisme partai, bukan asal main tunjuk. "Siapa saja punya kesempatan untuk diusung Golkar menjadi calon kepala daerah baik itu bupati maupun Gubernur, sepanjang ada indikator atau parameter yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan, yang menunjukan elektabilitasnya bagus, selanjutnya baru diputuskan secara partai, bukan diputuskan sendiri yang jelas sangat bertentangan dengan pola-pola aturan organisasi," katanya. 

Aziz Samual menyatakan, Ketua Umum Setya Novanto memberikan deadline waktu, untuk segera menuntaskan sejumlah agenda partai di Papua. "Paling lama 20 Mei Musda kabupaten-kota sudah selesai dan kemudian dilanjutkan dengan persiapan Musda provinsi, sekaligus juga menurunkan tim survei untuk mensurvei figur-figur yang akan diusung dalam Pilkada serentak tahun 2018," katanya. (ren)