PDIP: Terlalu Dini Isu KTP Palsu Dikaitkan dengan Pilkada

Gambar Kartu Tanda Pendudukan elektronik.
Sumber :
  • istimewa

VIVA.co.id – Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, mendukung penuh pengusutan tuntas kasus KTP Palsu asal Kamboja. Namun, ia meminta kasus ini jangan dikaitkan dengan pemilihan kepala daerah.

"Terlalu dini lah untuk dikaitkan dengan pilkada," katanya kepada VIVA.co.id, Minggu, 12 Februari 2017. Politikus PDIP ini menyesalkan kabar yang beredar KTP palsu tersebut jumlahnya ribuan dan dibawa dalam kontainer.

Dari hasil inspeksi mendadak Komisi II DPR RI dan laporan dari Ditjen Bea Cukai, jumlah KTP palsu yang disita hanya 38 buah saja.

"Saya mohon semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam mencermati berbagai isu yang berkembang. Jangan terlalu bereaksi yang berlebihan. Percayakan sama pemerintah. Ini untuk memastikan demokrasi sehat dan tertib azas," ujarnya.

Saat ini, menurut Artetia, pihak Bea Cukai dan Polri tengah melakukan investigai kasus ini. Ia berharap semua pihak tenang dan tidak berspekulasi, terutama di minggu tenang menjelang pencoblosan pada 15 Februari mendatang.

"Saya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Jangan terpengaruh isu yang belum tentu kebenarannya. Seandainya ada KTP palsu tidak serta merta pemegang dapat memilih, karena dasar untuk terbitnya hak seseorang memilih itu acuannya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT)," paparnya.

Ia menambahkan, daripada berpolemik soal KTP palsu, lebih baik masyarakat memikirkan siapa calon kepala daerah yang akan dicoblos di bilik suara saat minggu tenang ini. Sebab, KPU dan Bawaslu sudah mengantisipasi semua kecurangan.