Soal Kebijakan Trump, DPR Tanya Dubes AS

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengaku tidak menyangka Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang imigran dari beberapa negara Muslim. Meskipun Indonesia bukan yang dilarang, namun dia menyayangkan adanya kebijakan itu.

"Saya rasa, komunikasi dengan duta besar Amerika di Indonesia, juga akan kami lakukan untuk menanyakan bagaimana sikap resmi politik Amerika Serikat. Terutama, kepada Muslim, atau dengan negara dengan penduduk Muslim yang cukup besar," kata Meutya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 30 Januari 2017.

Meutya menilai, Kementerian Luar Negeri sudah cukup antisipatif dengan adanya kebijakan ini, yakni seperti berkoordinasi dengan perwakilan RI di AS. Namun, dia mendorong ada klarifikasi yang lebih jelas lagi soal kebijakan itu.

"Kami menginginkan, Menlu menanyakan langsung kepada duta besar AS di Indonesia, bagaimana sebetulnya sikap Amerika kepada Indonesia pada khususnya. Kami tahu, ada kebijakan tersebut, tetapi pelaksanaannya seperti apa, dan lain-lain, itu kami belum jelas. Jadi, untuk protes keras, belum saatnya," ujar Meutya.

Meutya menambahkan, di era globalisasi ini, jika ada negara yang berusaha menutup diri pasti akan memengaruhi kebijakan luar negeri, atau hubungan dengan negara lain, termasuk Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden AS Donald Trump resmi melarang pengungsi Suriah memasuki wilayah Amerika Serikat, hingga pengumuman lebih lanjut. Pelarangan itu dilakukan Trump untuk menjaga AS dari kelompok Islam radikal.

Keputusan tersebut, ditandatangani Trump di Pentagon, usai upacara pengambilan sumpah Jenderal James Mattis atau Mad Dog, sebagai menteri pertahanan. (asp)