Gerindra Kembali Calonkan Prabowo, PPP Masih 'Jual Mahal'

VIVA.co.id – Ketua Umum PPP, Romahurmuziy menilai pengumuman calon presiden (capres) akan mengangkat kembali persoalan kontestasi politik dan bipolarisasi dalam politik nasional. Karena itu, pihaknya tak ingin terburu-buru dalam menetapkan calon.

"Itu tidak bagus untuk suasana politik nasional ke depan karena agenda yang seharusnya diisi oleh presiden yang sekarang menjabat dengan agenda-agenda pembangunan dan pemenuhan kampanye, sedikitnya ruang-ruang pemberitaan akan tersita oleh kontestasi lagi," kata Romahurmuziy di gedung DPR, Jakarta, Selasa 10 Januari 2017.

Ia mencontohkan demonstrasi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 saja dipersepsikan terkait dengan persoalan politik pilkada. Sehingga kalau kontestasi pilpres diangkat lagi bisa dibayangkan semua peristiwa politik ke depan akan dihubungkan dengan pencapresan. "Dan itu tidak sehat untuk politik nasional," kata Romahurmuziy.

Meski begitu, ia menyadari pencalonan capres merupakan hak konstitusional masing-masing partai politik. Tapi akan lebih baik ketika penyampaiannya dilakukan setelah kodifikasi atau penetapan undang-undang pemilu. Sebab medan pertarungan pilpres dan pileg sudah jelas aturannya.

"Sehingga orang maju atau tidak, sudah bisa tergambar berdasarkan aturan yang akan ditetapkan nanti. Apakah threshold (ambang batas parlemen) pencalonan presiden masih tetap 20 atau 25 persen. Ekstremnya dibuat nol persen sehingga parpol bisa calonkan siapapun. Bisa dibuat lebih tinggi lagi 30 persen, sehingga syarat pencalonan presiden jadi lebih berat. Jadi akan lebih elok bila kita selesaikan dulu UU-nya," kata Romahurmuziy.

Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo siap untuk maju kembali dalam bursa pilpres 2019. Menurutnya, sosok Prabowo masih dominan di kalangan masyarakat, terbukti bahwa Prabowo hanya kalah tipis terhadap Jokowi pada pemilu 2014 lalu.