KPK Singgung Politik Dinasti, Kubu Anak Ratu Atut Meradang

VIVA.co.id – Kubu pasangan atau tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumi (Aa) menyayangkan pernyataan KPK perihal politik dinasti.

Juru Bicara pasangan WH-Aa, Jazuli Abdillah mengatakan, bahwa kualitas calon kepala daerah tidak didasarkan pada keterkaitan kekerabatannya.

"Karena cagubnya itu adalah sososk WH yang sudah teruji dan terbukti antikorupsi jadi Wali Kota. Sebagai satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang memperoleh penghargaan terbaik tata kelola keuangan selama delapan kali," kata Jazuli Abdillah di Banten, Kamis 15 Desember 2016.

Jazuli mengatakan, bahwa pasangan nomor urut satu tersebut telah teruji kinerjanya. WH merupakan mantan Wali Kota Tangerang dua periode yang telah menorehkan banyak prestasi. Sementara Andika Hazrumi yang merupakan putra kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu pernah menjadi Anggota DPD dan terakhir menjabat sebagai Anggota DPR.

Selain itu, dengan mengajak masyarakat agar tak memilih calon yang masih berhubungan dengan dinasti di Banten dinilai bukan kewenangan KPK. Dia mengingatkan HW-Aa adalah calon yang sah yang sudah ditetapkan KPU sesuai dengan UU Pilkada yang berlaku. "Selain bukan kapasitas dan wewenang pimpinan KPK mengajak atau menolak orang untuk memilih di
Pilkada. Dia tidak tahu dan tidak paham bahwa Andika itu calon wakil kepala daerah (cakada) sesuai UU," kata dia.

Andika merupakan putra Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten yang terjerat kasus korupsi dan menjadi pesakitan KPK. Andika juga merupakan keponakan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani yang wilayahnya merupakan bagian dari Provinsi Banten.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengimbau agar masyarakat tak memilih calon kepala daerah yang masih bagian dinasti politik atau kekerabatan dengan penguasa sebelumnya. Pasalnya, dalam banyak kasus korupsi kepala daerah yang ditangani KPK, diketahui beberapa di antaranya tak terlepas dari kekerabatan dengan penguasa sebelumnya atau yang masih menjabat. Termutakhir, KPK menyidik kasus korupsi Wali Kota Cimahi Atty Suharti yang diketahui adalah istri Wali Kota Cimahi sebelumnya, Itoc Tochija.

"Jangan dipilih, maju sih boleh saja kalau KPU meloloskan dia sebagai calon tapi masyarakat jangan pilih," kata Alexander Marwata.

(mus)