PDIP Rapat, Mengapa Empat Menteri Hadir?

VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, kedatangan sejumlah menteri kabinet kerja dalam rapat konsolidasi hari ini untuk memberikan informasi kepada kader di daerah terkait situasi politik terkini.

Rapat konsolidiasi yang dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri itu dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja, yang merupakan kader PDI Perjuangan di pemerintah.

Mereka adalah Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Dalam rapat yang dihadiri 34 Ketua DPD se-Indonesia, Kamis, 17 November 2016, Hasto mengatakan, diharapkan para menteri yang juga kader PDIP itu dapat memberikan arahan langsung ke sejumlah kader untuk menjaga stabilitas politik di daerahnya masing-masing.

"Ini merupakan pertemuan tiga pilar sebagaimana hal yang rutin. Di mana seluruh ketua DPD partai mendapatkan informasi yang menyeluruh terhadap situasi politik nasional dan tugas-tugas kepartaian yang dijalankan," kata Hasto di Kantor DPP PDI Perjuangan.

Menurut Hasto, kepada sejumlah menteri yang datang, dipaparkan sejumlah masalah dan rencana program pemerintah pusat untuk diterjemahkan ke daerah. Sebagai partai pendukung utama di pemerintahan, Hasto menambahkan, pembahasan ini juga menyangkut pernyataan Presiden Jokowi menyikapi unjuk rasa 4 November yang ditunggangi oleh aktor politik.

"Pak Pramono Anung juga menyampaikan bagaimana langkah-langkah bapak presiden, mengingat apa yang terjadi di DKI ada pihak-pihak lain yang mencoba mengalihkan kepada isu-isu yang tidak kondusif bagi stabilitas politik nasional kita," kata Hasto.

Meski tak menjelaskan siapa-siapa aktor politik yang menunggangi aksi demo 4 November kemarin. Hasto mengatakan, partainya sudah membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh pascademo itu.

Hal itu ia tegaskan, menanggapi aksi unjuk rasa yang menuntut calon petahana Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus dugaan penistaan agama.

"Kami mengedepankan supremasi hukum. Sehingga PDI Perjuangan sekali lagi bergerak untuk membangun suasana kondusif membangun jembatan persaudaraan diantara para tokoh agama dan tokoh masyarakat," katanya.
 

(ren)