Gerindra: Kasus Ahok Jadi Pembelajaran Hukum

VIVA.co.id - Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang tengah menjerat Gubernur DKI Jakarta non-aktif, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok digelar di Mabes Polri hari ini, Selasa 15 November 2016.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Sodik Mudjahid meminta, agar proses hukum ini tidak dikaitkan dengan Pilkada.

"Ada masalah yang lebih besar dari kasus Ahok. Yakni satu, edukasi keteladanan seorang gubernur dalam membangun budaya saling menghormati agama," kata Sodik kepada VIVA.co.id, Senayan, Jakarta.

Kemudian yang kedua, kata Sodik, adalah edukasi penegakan hukum bagi penista agama. Dia berharap, proses ini menjadi contoh penegakan hukum ke depan.

"Jika dibiarkan tidak dihukum dengan adil, maka ke depan budaya menghormati agama akan hancur. Maka, akan muncul terus konflk agama yang akan mengganggu stabilitas NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," ujar Sodik.

Sodik juga berharap setiap penyelenggara negara, terutama aparat keamanan dan aparat hukum harus menjaga dan terus meningkatkan independensinya dari pihak-pihak ketiga.

"Sehingga, tidak merasa punya utang jasa yang akan sulit bertindak adil kepada rakyat sebagai stakeholder (pemangku kepentingan) terbesar NKRI," kata Wakil Ketua Komisi VIII ini. (asp)