DPR Kritik Program Deradikalisasi

Tim Gegana Polda Kalimantan Timur melakukan pemeriksaan di Gereja Oikumene Samarinda usai terjadinya ledakan bom yang menewaskan seorang bocah berusia 3,5 tahun, MInggu (13/11/2016). Foto: ANTARA FOTO/Amirulloh
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Amirulloh

VIVA.co.id – Anggota Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan, ada kekurangan dalam mengantisipasi aksi pelemparan bom molotov di Samarinda, Kalimantan Timur. Padahal menurutnya, pendeteksian menjadi penting untuk mencegah target diserang aksi terorisme.

"Munculnya hal-hal begini kan kita pertanyakan. Mulai dari deteksi dini, pembinaan, kenapa bisa terjadi? Biasanya sudah bisa mendeteksi lebih awal," kata Adies lewat sambungan telepon, Selasa, 15 November 2016.

Politikus Partai Golkar ini berharap agar kejadian di Samarinda bisa menjadi contoh, agar tak terulang kembali di tempat lain.

"Ini kan Samarinda nanti bisa meletup di mana-mana karena dianggap ketidakawasan aparat. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai badan yang ditugasi oleh pemerintah untuk menanggulangi terorisme ini harus betul-betul bisa bekerja maksimal," ujar dia.

Adies menegaskan, pembinaan terhadap narapidana kasus terorisme seharusnya sudah dilakukan BNPT dalam program deradikalisasi. Untuk itu, pihaknya berencana menanyakan langsung ke BNPT.

"Jadi kita ingin nanti menanyakan kepada BNPT, program-program deradikalisasi yang disampaikan kenapa kok masih ada yang melakukan itu kembali," ujar dia.