Sandiaga Uno Tanda Tangani Kontrak Politik

Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Diza Liane Sahputri

VIVA.co.id – Forum Santri Jakarta menyatakan dukungan pada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, di Pilkada DKI 2017 mendatang. Namun mereka meminta Sandiaga untuk menandatangani kontrak politik.

Penandatanganan kontrak politik itu dilakukan di Posko Forum Santri Jakarta (FSJ) di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 22 Oktober 2016. Ketua FSJ, Budiman Latif, mengungkapkan pihaknya siap memenangkan pasangan yang diusung Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera itu.

"Kami mendukung dan memilih pasangan muslim Anies-Sandiaga di Pilkada DKI 2017. Anggota dan simpatisan FSJ siap memenangkan agar menjadi gubernur dan wakil gubernur," kata Budiman.

Penandatanganan kontrak politik dari forum santri itu dihadiri bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Wakil Ketua Majelis Syuro DPP PKS, Hidayat Nur Wahid.

Sandiaga tampak sumringah didukung Forum Santri Jakarta yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Di depan puluhan santri, ia berjanji bakal menjadi pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya. "Kita pastikan ke depan Jakarta lebih mendengarkan aspirasi warganya," katanya.

Berikut isi kontrak politik FSJ untuk pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno:

Jika calon pasangan gubernur dan wakil gubernur muslim menang dalam Pilkada DKI 2017 mereka harus:
1. Memberikan kepedulian dan perhatian yang besar terhadap santri, guru dan pesantren beserta sarana dan prasarananya.
2. Menciptakan Jakarta dan warganya yang lebih manusiawi, berkarakter dan beretika.
3. Memberikan kepedulian dan perhatian yang besar terhadap kegiatan keagamaan dan rumah ibadah.
4. Meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.
5. Tegas dalam pemberantasan narkoba, miras, perjudian dan prostitusi seta kejahatan pada wanita dan anak.
6. Menghidupkan dan menggalakkan kembali kegiatan keagamaan Islam di instansi pemerintahan.