Wantimpres Sentil Ketidakpedulian Pemerintah Sebelum Jokowi

VIVA.co.id – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sidarto Danusubroto menilai, salah satu prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama dua tahun masa pemerintahannya adalah terkait kebijakan penyamaan harga bahan bakar minyak (BBM) di Jawa dan Papua.

"Bagaimana Jokowi memicu pembangunan dari pinggiran. Di Papua yang selama ini bensin bisa mencapai 30 ribu Rupiah ini menjadi 6 ribu rupiah," kata Sidarto dalam diskusi di ruang Diorama UIN, Jakarta, Kamis 20 Oktober 2016.

Ia mempertanyakan pemerintahan sebelumnya karena selama ini membiarkan harga-harga di Papua menjadi serba mahal. Dalam konteks kebijakan Jokowi, menurutnya, Jokowi telah mengubah konsep pemerintahan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Oleh karena itu pembangunan dan kemudahan diupayakan tak hanya berada di Jawa yang menjadi pusat pemerintahan dan bisnis.

"Tingkat kemiskinan tinggi di Papua, harus kita kejar ketertinggalan itu. Banyak pelabuhan, bandara dibangun, tiga tahun lagi Papua pasti akan terkoneksi," kata mantan anggota Komisi I DPR itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mewujudkan kebijakan BBM satu harga di Provinsi Papua yang diharapkan dapat mempercepat pergerakan perekonomian di wilayah yang didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi tersebut.

Direktur Utama (Dirut) Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, kebijakan “BBM Satu Harga” ini merupakan bagian dari kontribusi Pertamina yang menerima mandat dari pemerintah untuk mendistribuskan BBM merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pada saat ini, harga BBM di delapan kabupaten di Papua sudah sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 7174 Tahun 2016 yang berlaku mulai 1 Oktober. Untuk setiap liternya, minyak tanah Rp2.500, solar Rp5.150 dan BBM premium Rp6.450 per liter.

(mus)