Politisasi Reklamasi Dinilai Bisa Rugikan Rakyat Jakarta

VIVA.co.id – Polemik mengenai reklamasi teluk Jakarta masih terjadi jelang Pilkada Serentak 2017 mendatang. Sejumlah pihak menilai politisasi isu reklamasi menjelang Pilkada DKI Jakarta Februari 2017 berpotensi merugikan masyarakat Jakarta.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menilai isu reklamasi tidak akan mampu mendongkrak elektabilitas penantang Ahok. Menurutnya, banyak isu krusial dan bersentuhan langsung dengan masyarakat yang bisa dikedepankan, selain reklamasi.

"“Misalnya isu pembangunan, normalisasi sungai atau bagaimana supaya Jakarta menjadi bagus, harus ada awareness di situ untuk menarik simpati masyarakat Jakarta," ungkap Siti di Jakarta, Senin, 26 September 2016.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menyatakan isu reklamasi kini sudah menjadi komoditas politik. Isu ini dinilai cukup seksi untuk dipolitisasi oleh para penantang pasangan calon Gubernur Petahana, Ahok-Djarot.

"Ini akan dimainkan lawan politik Ahok. Saat isu ini dipolitisasi, tidak bisa dilarang juga," kata Pangi.

Pangi menambahkan isu reklamasi dipakai lawan politik Ahok untuk menurunkan elektabilitasnya. Hal ini karena selama ini, Ahok sulit diserang dari sisi pelayanan publik, pungutan liar, maupun kinerja pegawai negeri sipil.

Dengan sulitnya menyerang, Ahok dari sisi itu penolakan terhadap reklamasi menjadi isu yang lumrah. Ada yang memanfaatkan itu sebagai isu kepentingan namun ada yang murni aspirasi rakyat kecil.

"Partisipasi kolektif yang dipaksakan menolak dan bukan suara masyarakat sendiri, justru merugikan mereka," ujar Pangi.

Dua pekan lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mencabut moratorium proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Keputusan ini sekaligus menganulir langkah pendahulunya Rizal Ramli. Belakangan, keputusan Luhut menuai kontroversi.

Sejumlah kalangan menilai reklamasi menjadi salah satu alternatif solusi pengembangan kawasan baru di Jakarta. Pertumbuhan penduduk Jakarta sebesar 1,4 persen atau 135 ribu jiwa per tahun telah membuat beban Jakarta semakin berat.

Kini Jakarta menjadi kota terpadat di Indonesia dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 14.476 orang per kilometer persegi. Situasi ini membuat Jakarta menghadapi ancaman masalah tata ruang, kemacetan, pengangguran, kemiskinan, kesehatan, dan persoalan sosial lainnya.

Data Asosiasi Pengusaha Indonesia mencatat, reklamasi Teluk Jakarta dapat menyerap setidaknya 20 ribu orang tenaga kerja. Saat ini tercatat ada 167 perusahaan yang terlibat dalam reklamasi Teluk Jakarta. Masing-masing perusahaan memiliki peranan menciptakan lapangan pekerjaan.

(ren)