Dana Aspirasi Anggota DPR Dinilai Suburkan Politik Uang

VIVA.co.id - Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, menyatakan bahwa dana aspirasi berpotensi dijadikan alat pengukur keberhasilan kinerja oleh para anggota Dewan di daerah pemilihan masing-masing. Sehingga, yang terjadi kemudian, mereka merasa dianggap berprestasi jika bisa membawa uang kepada masyarakat di daerahnya tersebut.

"Di situlah mereka (anggota Dewan), jika dimintai pertanggungjawaban kinerjanya, yakni dengan menjadikan hasil pembangunan dari dana aspirasi tersebut sebagai prestasinya," kata Ray di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 September 2016.

Ray mengatakan bahwa mereka ingin dianggap sukses, hanya karena bawa uang untuk rakyat.

"Jadi mereka memanipulasi sendiri makna sukses yang seharusnya diemban oleh anggota DPR itu," ujarnya menambahkan.

Ray menilai, hal semacam ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja, karena dampaknya akan sangat besar bagi merebaknya praktik politik uang di masing-masing dapil tersebut. Untuk itu, lanjut Ray, penolakan terhadap dana aspirasi ini harus dilihat sebagai sebuah upaya untuk tidak selalu memanjakan rakyat dengan penggelontoran dana oleh para wakil rakyat tersebut.

"Efeknya apa? Panjang. Kalau mau jadi anggota DPR ya harus bawa duit. Inilah yang menyebabkan politik uang merajalela di mana-mana, karena masyarakat hanya terpatok pada calon anggota DPR yang bisa bawa uang ke masyarakat," kata Ray.

Oleh karena itu, dia menolak cara pandang tersebut. Dia berpendapat, mewakili rakyat dengan membawa uang kepada mereka, sama saja dengan mengajarkan rakyat untuk terus-menerus terbelenggu di dalam sistem politik uang.

Laporan: Mohammad Yudha Prasetya

(ren)