PKS: Pergantian Kepala BIN Hak Prerogatif Presiden

VIVA.co.id – Anggota Komisi I DPR, Jazuli Juwaini, menilai pergantian kabinet maupun kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, dia tidak mempersoalkan pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk menduduki jabatan tersebut.

"Fraksi PKS menghormati sistem dan alur ini karena itu sudah ada regulasinya," kata Jazuli saat dihubungi VIVA.co.id, Jumat, 2 September 2016.

Ia menuturkan bahwa presiden sebagai pengguna dari BIN dianggap paling berhak untuk menetapkan siapa orang tepat untuk posisi tersebut. Sehingga Komisi I saat ini menunggu perintah dari pimpinan DPR.

"Maka Fraksi PKS akan mengikuti tahapan-tahapan berikutnya secara konsekuen," kata Jazuli.

Saat ditanya soal alasan pergantian BIN karena regenerasi, ia kembali menegaskan bahwa pergantian posisi lembaga tersebut menjadi hak prerogatif presiden. Dengan demikian, ada alasan atau tidak ada alasan, ia akan akan tetap menghormatinya.

"PKS menghormati serta tahu diri karena tidak berada di dalam pemerintahan. Kami hanya akan mengawasi kerja-kerja kabinet dan lembaga-lembaga termasuk BIN dan melakukan kontrol secara objektif dan konstruktif untuk kepntingan rakyat, bangsa dan negara," kata Jazuli.

Ia pun berharap ke depan BIN lebih profesional, lebih akurat informasinya, lebih tajam penelitiannya dan lebjh objektif sikapnya. Sehingga tidak kecolongan oleh pihak-pihak yang ingin merongrong negara dengan berbagai bentuknya.

Seperti diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menemui pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hari ini, pada pukul 09.00 WIB. Kedatangan Pratikno adalah untuk menyampaikan surat Jokowi tentang pergantian Kepala BIN.

"Jadi, KaBIN (Kepala BIN) diusulkan nama baru, yaitu Pak BG (Budi Gunawan)," kata Mensesneg di Gedung DPR, Jakarta, Jumat, 2 September 2016.