Bambang DH Dicopot, Wasekjen PDIP Sebut Pluralisme Selesai

VIVA.co.id – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eriko Sotarduga, angkat bicara mengenai pencopotan Bambang Dwi Hartono dari Ketua Dewan Pengurus Daerah PDIP DKI Jakarta. Menurut Eriko, pergantian atas Bambang sesuai aturan main partai. Pasalnya, dalam jabatan tersebut, Bambang hanya menjadi pelaksana tugas.

"Nah, maksimum tiga bulan berdasarkan aturan partai. Sekarang dia (Bambang DH) balik ke Ketua DPP bidang pemenangan Pemilu," kata Eriko ditanyai wartawan di kantor Populi Center, Jl. Letjen S. Parman, Jakarta Barat, Selasa, 30 Agustus 2016.

Eriko menjelaskan, dengan jabatan Ketua DPP bidang Pemenangan Pemilu, tidak mungkin Bambang hanya mengurusi DKI Jakarta. Masih banyak pekerjaan rumah lainnya. Maka, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri melantik Ady Wijaya yang sebelumnya menjabat Bendahara DPD PDIP DKI Jakarta, sebagai pengganti Bambang DH.

"Kan tidak mungkin seterusnya Bambang DH menangani DKI, karena masih ada 100 Pilkada lagi harus ditangani, dan sekarang harus diputuskan 41 Pilkada lagi, sehingga dia (Bambang) harus konsentrasi di DPP," kata Eriko.

Selain itu, lanjut Eriko, pergantian formasi tersebut juga menjelaskan bahwa partainya telah selesai dengan urusan pluralisme.

"Ibu Ketum menunjuk Pak Ady Wijaya sebagai ketua (DPD DKI Jakarta). Beliau ini sudah sangat senior. Dan ini untuk menunjukkan sikap PDIP sudah selesai dalam pluralisme," ujarnya.

Dikonfirmasi apakah ini menunjukan langkah artinya PDIP sudah memutuskan untuk mendukung salah satu calon gubernur DKI Jakarta, Eriko tidak menjawab tegas. Dia hanya mengatakan siapa pun calon yang diusung partainya dalam Pilgub DKI nanti, Ady yang mengemban tugas itu untuk mensukseskannya.

"Dia (Ady) juga untuk mengevaluasi pemerintahan dan DPRD Fraksi PDIP DKI Jakarta," kata Eriko.

Sebelumnya berembus kabar pencopotan Bambang ini karena dia kerap menyuarakan agar partainya tak mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Bahkan, beberapa kali Bambang menolak Ahok dengan sejumlah aksi unjuk rasa. Bambang juga pernah ikut dalam deklarasi 7 partai pemilik kursi di DPRD Jakarta untuk melawan Ahok.

(ren)