Usung Ahok, Golkar Tidak Perlu Kontrak Politik

VIVA.co.id – Partai Golkar membuat kontrak politik dengan sejumlah bakal calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Aceh 2017. Adapun isinya adalah setiap calon kepala daerah yang diusung harus menjalankan visi dan misi serta platform partai berlambang pohon beringin.

Namun kontrak politik tidak berlaku untuk Pilkada DKI Jakarta 2017 nanti. Di mana Partai Golkar secara resmi mendukung calon petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kebetulan Aceh ini terbesar, jadi dibuat pola pakta integritas. Tapi daerah lain tidak harus begitu," kata Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin 29 Agustus 2016.

Menurutnya, Partai Golkar tidak perlu membuat kontrak politik dengan Ahok yang akan diusung di Pilkada DKI bersama Partai Hanura dan Partai Nasdem tahun depan.

Sebab, Partai Golkar punya tiga konsep pemenangan dalam sebuah pertarungan pilkada yakni mengusung, mendukung, dan konsolidasi. Untuk Pilkada DKI, Partai Golkar meyakini bahwa Ahok bakal kembali meraih kemenangan.

"Yang penting menang. Kalau kita bisa mengusung yang penting menang, kalau tidak mengusung ya mendukung koalisi," ujarnya.

Selain itu, sejak awal, Golkar bersama Ahok juga telah membuat komitmen untuk memenangkan pilkada. Karenanya, kontrak politik tidak lagi diperlukan.

"Minimal dari informal harus ada komitmen, komitmen dia. Anda harus tahu visi misi Golkar seperti apa ke depan. Anda mau jadi kepala daerah yang didukung," kata dia.