DPR Minta Pemerintah Tak Pangkas Anggaran Pertahanan

VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), TB Hasanuddin berharap, rencana pemangkasan anggaran sebesar Rp133 triliun tidak termasuk anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pasalnya, menurut Politikus PDI Perjuangan itu, masih banyak yang harus dibenahi dalam hal pertahanan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Ada tiga alasan agar Kementerian Keuangan tidak memangkas anggaran di Kemenhan dan TNI," kata TB melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Agustus 2016.

Pertama, anggaran Kemenhan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat dan Angkatan Laut di Natuna.

"Hal ini mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin menghangat," ujarnya menambahkan.

Alasan kedua adalah anggaran diperlukan untuk melanjutkan pendanaan suku cadang dan alutsista yang sudah dibeli oleh Kemenhan dan TNI.

"Ketiga, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini dibutuhkan dan sangat meningkat terutama di wilayah perbatasan dalam rangka mengamankan kedaulatan negara." 

Menurutnya, tiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah khususnya Kementerian Keuangan tatkala Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana memotong sejumlah anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.

(mus)