Jadi Kontroversi, Ini Saran Demokrat untuk Wiranto

VIVA.co.id – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Didik Mukrianto menilai, Menko Polhukam Wiranto perlu menjelaskan kepada publik soal tuduhan pelanggaran HAM masa lalu yang dilakukannya. Apalagi Wiranto juga akan berwenang terkait penanganan kasus HAM dalam posisinya sebagai menteri koordinator.

"Tentu dengan segala kontroversial dan opini masyarakat terkait Wiranto, kami beri kesempatan pada Beliau untuk menjelaskan pada publik soal apa yang dipertanyakan terkait HAM," kata Didik di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 29 Juli 2016.

Didik mengatakan, persoalan penegakan hukum dan HAM sejak awal menjadi janji Presiden Jokowi. Oleh karena itu isu terkait HAM sebaiknya dibuka agar tidak menimbulkan prasangka dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.  

"Salah satu pilar untuk menyelesaikan masalah itu dilakukan pembantu pemerintah melalui Menko Polhukam. Ini kesempatan buat Beliau untuk menjelaskan Beliau tidak seperti yang dipersepsikan publik," kata Politikus Demokrat itu.

Namun dia mengatakan, di balik kontroversi penunjukan Wiranto, pendiri Partai Hanura itu harus bisa menunjukkan performa sebagai menteri. Dengan demikian masyarakat bisa melihat bahwa Presiden tak lagi salah pilih Menko Polhukam. Selama perombakan kabinet yang dilakukan, diketahui sudah dua kali posisi menko tersebut berganti. Pada awalnya dijabat oleh Tedjo Edhy Purdijatno kemudian digantikan Luhut Pandjaitan dan kini oleh Wiranto.

"Saya pikir Wiranto tak ingin dalam menjalankan tugasnya terbebani persoalan menyangkut dirinya. Apabila ada keinginan dari masyarakat terhadap klarifikasi yang dituduhkan publik, Wiranto akan lebih bijak jelaskan."

(mus)