Alasan Jokowi Larang Menteri Keluar Jakarta

VIVA.co.id – Tidak biasanya, beberapa hari jelang rapat kabinet paripurna, ada edaran agar para menteri tidak melakukan dinas luar kota pada 26-29 Juli 2016. Rapat kabinet paripurna biasanya rutin dilakukan tiap bulan. Bahkan, biasanya dilakukan di awal bulan. Tidak juga harus diumumkan melalui edaran agar tidak ke luar Jakarta.

Mengenai hal ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan imbauan itu dikeluarkan agar seluruh menteri hadir lengkap. Berbagai isu, kata Pratikno, akan dibahas dalam sidang kabinet paripurna tersebut.

"Ya memang beberapa menteri dipanggil untuk melanjutkan tradisi yang sudah dimulai oleh Pak Presiden. Jangan sampai ada menteri yang terlalu sering ketemu Presiden karena membahas agenda tertentu," ujar Pratikno, di kantornya, Jakarta, Senin, 25 Juli 2016.

Beberapa menteri pada pekan belakangan ini memang sering dipanggil. Ada beberapa di antaranya mengakui bahwa pemanggilan itu hanya membahas beberapa masalah di kementerian tersebut. Namun ada juga yang mengakui bahwa ada evaluasi dari Presiden terhadap kinerja selama menjabat menteri.

Pratikno mengatakan, dalam beberapa kebijakan seperti deregulasi, hanya menteri-menteri tertentu saja yang mengikuti. Sementara keinginan Presiden, semua menteri terlibat.

"Ini juga semua menteri diajak bicara, ngobrol dengan Pak Presiden apa target dan apa masalahnya. Itu saja," kata mantan Rektor UGM itu.

Berikut isi pesan tersebut.

Yth. ADC/Protokol Menteri Kabinet Kerja.
Mohon bantuan menyampaikan pesan dari Mensesneg kepada Menteri masing-masing.

Bapak Ibu Kabinet Kerja yth,
Menindak lanjuti arahan Bp Presiden, dimohon Bapak Ibu tidak meninggalkan Jakarta minggu ini (tgl 25 sd 29 Juli 2016) dikarenakan akan diselenggarakan Sidang Paripurna Kabinet dan diwajibkan utk hadir semua.

Atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.

Pratikno

(ase)