PKS Kecam Kudeta Militer di Turki

VIVA.co.id – Ketua fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini mengecam faksi militer Turki yang melakukan kuedeta. Menurutnya kudeta militer itu jelas-jelas berseberangan dengan tatanan demokrasi yang sudah berjalan dengan baik selama hampir dua dasawarsa terakhir di Turki.

"Kami prihatin terhadap upaya kudeta militer di Turki. Kami tegas menolak kudeta militer," kata Jazuli saat dihubungi, Sabtu 16 Juli 2016.

PKS kata Jazuli, mengecam kudeta karena merupakan gaya kuno yang akan menghadirkan konflik berkepanjangan, yang berdampak pada kesengsaraan dan penderitaan rakyat sipil di Turki serta kawasan di sekitarnya.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengakui Turki memiliki sejarah panjang aksi-aksi kudeta. Terakhir terjadi pada tahun 1997, dimana kudeta militer mendepak kekuasaan demokratis yang dipimpin Perdana Menteri Necmettin Erbakan.

"Rakyat Turki yang makin maju dan moderat kian sadar akan makna penguatan demokrasi. Dan di bawah pemerintahan Erdogan demokratisasi kian kokoh hingga empat kali pemilu," ungkapnya.

Jazuli berharap Turki dapat melampaui masa-masa kelamnya, baik krisis ekonomi ataupun bayang-bayang kudeta militer. Pemerintahan demokratis Turki hari ini adalah yang menyelamatkan negara ini sejak krisis ekonomi 2001, juga mendapat dukungan 40 persen lebih dalam empat kali pemilu.

"Wajar kalau negara-negara sahabat tentu berharap mereka stabil karena juga menguntungkan secara internasional," ucapnya.

Legislator daerah pemilihan Banten ini merasa bersyukur saat mendapatkan kabar aksi kudeta militer Turki dapat digagalkan oleh pemerintah yang sah yang didukung oleh rakyatnya. "Saya percaya pemerintah Turki sekarang dapat mengatasi masalah dengan membuka lebar kanal komunikasi yang baik dengan berbagai potensi dan kekuatan," ujar Jazuli.

Baginya, di era demokrasi sekarang ini militer harus bersatu bersama rakyat dan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan bangsa dan negara yang kuat bukan terjebak dengan politik praktis.

"Kita mendorong pemerintah Indonesia untuk ikut proaktif dalam menghadirkan perdamaian dunia dengan civil society dan penegakan sendi-sendi demokrasi, sambil memastikan bahwa warga negara Indonesia (WNI) tidak terkena masalah di Turki paska kudeta militer yang gagal ini," tegasnya.