Sembilan Kepala Daerah Diminta Segera Cairkan Dana Pilkada

VIVA.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepada sembilan kepala daerah, yang diketahui belum mencarikan anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada), untuk segera mengucurkannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tujuannya, agar tahapan pilkada serentak tahun 2017 tidak terhambat.

"Saya minta (sembilan kepala daerah) untuk segera dipenuhi supaya tidak mengganggu tahapan-tahapan KPU di daerah," ujar Tjahjo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis, 14 Juli 2016.

Sembilan daerah yang belum mencairkan anggaran pilkada itu, yakni Aceh Utara, Pidie, Simeulue, Gayo Lues, Mesuji, Kotawaringin Barat, Hulu Sungai Utara,  Papua Barat dan Sarmi.

Kendati demikian, Tjahjo mengatakan bahwa ketersediaan anggaran untuk pilkada serentak tahun 2017 sudah cukup tercukupi, sehingga tidak perlu dikhawatirkan kesiapan anggarannya.

"Secara prinsip, anggarannya sudah tercukupi, sudah ada teken NHPD. Sembilan daerah, yang ada, sebagian di Aceh juga kita cek semua. Mudah-mudahan bisa segera (dicairkan seluruhnya). Kadang-kadang nyicil keluarnya (anggaran pilkada) yang harusnya sudah penuh tapi dicicil," tutur dia.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU, Hadar Nafis Gumay mengatakan bahwa persiapan sumber daya manusia untuk petugas penyelenggara pilkada di lapangan sudah cukup baik, kecuali di sembilan daerah yang belum mencairkan NPHD.

Akan tetapi, KPU meyakin Mendagri bisa segera meminta kesembilan daerah tersebut untuk segera mencairkan anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi daerah sesuai NPHD.

"Kami percaya betul dan Pak Menteri Tjahjo sudah meyakinkan juga, saya dengarkan akan dikumpulkan daerah-daerah tersebut. Seharusnya dana tersebut harus diturunkan karena kami memerlukannya," ujar Hadar.

Hingga saat ini, tahapan pilkada yang sedang berjalan adalah rekruitmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Ada yang sudah sampai tahap wawancara dan beberapa daerah bahkan sudah ada yang melantik PPS dan PPK.

"Segera akan ada bimtek-bimtek (bimbingan teknis) untuk mereka agar mereka segera dan siap melaksanankan tugas-tugasnya, termasuk pertama-pertama untuk melakukan verifikasi faktual untuk dukungan calon perseorangan," ujar Hadar.

(ren)