DPR: Ego Sektoral Pemerintah, Biang 'Horor Brexit'

VIVA.co.id – Ketua DPR, Ade Komarudin, menilai inti persoalan dari kemacetan saat arus mudik Lebaran karena kurangnya koordinasi antar instansi yang berwenang menanganinya.

"Saya dari mulai meninjau perencanaan, cukup baik. Kemudian juga meninjau pelaksanaan, pada saat terjadi kemacetan yang bikin heboh di Brexit, saya ke sana. Saya sampaikan hal yang mahal di negeri ini adalah koordinasi," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 13 Juli 2016.

Menurutnya, sejak dulu hingga kini, koordinasi menjadi barang paling mewah bukan hanya di kabinet tapi hampir di semua instansi. Permasalahannya selalu muncul ego sektoral.

"Institusi kami paling berhasil, yang lain kurang berhasil. Nah kita harus ada sikap dari masing-masing bahwa apa yang kita kerjakan pastinya tidak akan sempurna. Karena itu saya mengimbau agar beberapa instansi terkait hal ini melakukan koordinasi," kata Ade.

Ia mengatakan sudah meminta pimpinan komisi V dan komisi VI untuk mengundang menteri-menteri terkait persoalan mudik agar pada mudik mendatang masalah yang sama tak terjadi lagi di antaranya misalnya memanggil Menteri Pekerjaan Umum, Kepolisian, dan Menteri Perhubungan.

"Saya sampaikan pada saat di Brexit, ternyata pada saat kita membangun perencanaan pembangunan jalan kita harus melibatkan kepolisian karena mereka tahu titik-titik sumber kemacetan. Sangat mengerti. Khususnya korlantas," kata Ade.

Menurutnya, saat membuat desain jembatan layang seharusnya tidak menimbulkan kekacauan baru. Contohnya Brexit menjadi satu kemajuan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Tapi karena ternyata malah membuat macet.

"Ada tusuk sate. Itu yang buat jadi macet. Tidak jauh dari sana juga ada kereta. Kereta tiap 20 menit, ditutup karena lewat kereta. Otomatis sumber kemacetan besar. Gimana tidak menimbulkan korban kalau seperti itu. Jadi mulai dari perencanaan semua instansi harus duduk bersama. Di Merak tahun ini cukup kondusif, tahu-tahu di Brexit kayak gitu," kata Ade.