Pemerintah Harus Pastikan Komitmen Filipina soal Sandera WNI

VIVA.co.id – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Supiadin Aries Saputra tak menampik jika pemberian tebusan akan bisa menjadi motif kelompok bersenjata kembali menyandera anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di Filipina. Namun dia berharap pemerintah harus bisa memastikan komitmen pemerintah Filipina untuk bantu membebaskan korban WNI yang kembali disandera dengan permintaan tebusan itu.

"Harus ada kerja sama gabungan. Tapi risiko terlalu besar sebab yang dihadapi bukan pemberontak tapi rakyat binaan pemberontak. Risiko yang kita hadapi WNI yang diculik bisa dibunuh kalau militer Indonesia masuk," kata Supiadin di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 11 Juli 2016.

Dia mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah cukup total dalam hal diplomasi pembebasan sandera. Oleh karena itu yang paling dibutuhkan adalah iktikad otoritas Filipina untuk mengerahkan militernya.

"Indonesia sudah empat kali dari 26 Maret, 16 April, pertengahan Juni, sekarang Juli. Dalam dua bulan empat kali penculikan karena diberikan (tebusan). Entah siapa yang beri. Jadi ini kayaknya gampang dapat ransom," katanya.

Hal tersebut disampaikan Supiadin menyusul penyanderaan yang kembali terjadi terhadap ABK Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf. Saat pembebasannya diupayakan malah kembali terjadi penyanderaan kembali. Kali ini tiga orang nelayan asal Nusa Tenggara Timur (NTT) diculik di wilayah perairan Malaysia.

"Militer Filipina harus cegah enggak boleh ada penculikan pada warga negara lagi. Mereka harus aktif melakukan patroli di lautan mereka. Tapi juga kembali kami minta pemerintah Indonesia lakukan langkah yang sifatnya koordinasi dan serius dalam tangani ini. Semua potensi militer dan intelijen harus bersinergi agar cepat pembebasan sandera," kata Politikus Partai NasDem itu.