Bebaskan Sandera dengan Uang Perlu Dievaluasi

VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyesalkan penyanderaan yang kembali terjadi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata Filipina yang terjadi dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Fahri Hamzah karena itu meminta pemerintah agar melakukan evaluasi pembebasan sandera yang selama ini dilakukan.   

"Saya sudah bilang jangan kasus sandera menjadi ritual karena kita menyelesaikannya secara pintas dengan uang dan sebagainya itu. Seolah-olah bisa selesai dengan sendirinya," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin 27 Juni 2016.

Menurut Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah harus tegas dan bisa memastikan sikap pemerintah Filipina yang sebenarnya.  

"Harus dituntaskan degan cara kita bernegara. Kalau bilateral Filipina tidak mau membantu, kita selesaikan sendiri dengan cara kita," katanya.

Sebelumnya Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Gatot Nurmantyo, menyampaikan bahwa hingga kini pertemuan antara pemerintah dengan otoritas Filipina masih akan terus dilakukan.

"Jadi hari ini masih dilakukan pertemuan, tahapannya pertama kan para menlu (menteri luar negeri). Kalau menlu sudah lalu setingkat menteri pertahanan. Kalau sudah baru Panglima TNI," ujar Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Gatot menjelaskan bahwa pemerintah Filipina juga terbuka merespons upaya pemerintah Indonesia untuk membebaskan WNI. Sementara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Indonesia dengan pihak Filipina dijadwalkan bertemu pada  tanggal 30 Juni 2016 mendatang.