Golkar: DKI Bisa Digugat Soal Penyekatan Jalur Busway

VIVA.co.id – Sterilisasi jalur Transjakarta berimbas pada kemacetan. Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Firman Soebagyo, menilai kemacetan terjadi di setiap jalan yang ada ruas jalan Busway karena ada pemisahan lajur khusus.

"Hal tersebut perlu dipertanyakan, menurut saya, bahwa jalan raya  dibangun dengan menggunakan anggaran dari negara melalui APBN sedangkan APBN berasal dari uang rakyat hasil pungutan pajak yang dibayar rakyat salah satunya," kata Firman dalam pesan tertulisnya, Rabu 15 Juni 2016.

Tetapi ironisnya, kata Firman, jalan raya yang logikanya dibangun untuk rakyat sekarang disekat dengan tembok dan dimonopoli oleh perusahaan yang mengoperasikan Busway dengan komersial.

"Untuk itu rakyat patut mempertanyakan dan dapat melakukan class action atas kebijakan Pemprov DKI tersebut yang telah membuat kebijakan menyabotase hak-hak rakyat untuk kepentingan usaha yang bersifat komersial," ujar dia.

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) di DPR ini, DKI harus belajar dari beberapa negara yang memfasilitasi transportasi umum kepada rakyatnya.

"Tetapi tidak memonopoli seperti di Jakarta. Kebijakan seperti ini juga bisa dikategorikan bagian dari korupsi," kata Firman.

(ren)