Teman Ahok Diminta Tak Seenaknya Salahkan KBRI Singapura

VIVA.co.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura tak bisa disalahkan saat menghadapi masalah pengusiran atas dua relawan Teman Ahok oleh otoritas setempat akhir pekan lalu. Menurut Fahri, KBRI tidak boleh dilibatkan dalam kegiatan politik yang sifatnya partisan, karena fungsinya menjalankan tugas-tugas negara, termasuk perlindungan atas warga Indonesia di negara setempat.

"KBRI tidak bisa diseret dalam kegiatan partisan, karena pengumpulan KTP (kartu tanda penduduk) untuk Ahok adalah kegiatan partisan yang KBRI tidak mungkin melakukan itu," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa 7 Juni 2016.

Menurutnya, KBRI memang harus berperan mengayomi rakyat Indonesia di luar negeri dan berkuasa penuh melindungi keselamatan dan hak warga negara Indonesia (WNI). Maka, lanjut Fahri, tak bijak menyalahkan KBRI hanya karena sukarelawan tersebut tak bisa beraktivitas di Singapura.  

"Kalau Teman Ahok boleh, nanti partai lain minta difasilitasi juga. Jadi ribut Singapura," kata Fahri.

Dia mengatakan, pengumpulan KTP untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia memang tidak disebut sebagai kegiatan politik. Namun, meskipun di Singapura yang disasar Teman Ahok hanya WNI, hal tersebut dianggap Singapura sebagai kegiatan politik luar negeri. Tak berbeda halnya dengan kampanye.

"Singapura negara yang sangat teliti. Sebab jualannya (Singapura) stabilitas politik dan ekonomi. Jadi tingkat pengawasan pada rakyat dan pergerakan manusia tinggi sekali. CCTV (kamera) di mana-mana. Jadi tindakan pemerintah Singapura dapat dimengerti karena memang itu regulasi mereka dan kita harus hormati mereka," kata Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Hal tersebut disampaikan Fahri menyusul dipulangkannya dua sukarelawan Teman Ahok yang sempat bertolak ke Singapura dan hendak melakukan pengumpulan dukungan dan KTP WNI di negara itu untuk  Ahok sebagai calon gubernur petahana pada Pilkada 2017. Salah satu Anggota Teman Ahok, Chandra Lie bahkan sempat menuding bahwa KBRI memang sengaja tidak kooperatif sehingga acara pengumpulan KTP tidak bisa dilangsungkan.

(ren)