Menhan: Presiden Harus Bijak Sikapi Tragedi 1965

VIVA.co.id – Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu, menegaskan pemerintah kompak bersama Presiden Joko Widodo untuk tidak meminta maaf kepada anggota keluarga Partai Komunis Indonesia terkait Tragedi 1965, sebagaimana disuarakan sejumlah aktivis. Menurut dia, presiden ingin rekonsiliasi, tapi bukan berarti mau minta maaf atas nama negara.

"Bukan minta maaf. Maafnya pribadi saja. Kalau negara dengan yang kecil, tidak. Negara kita besar," kata dia kepada wartawan saat meninggalkan acara Simposium di Balai Kartini, Kamis, 2 Juni 2016.

Menurut Ryamizard, Indonesia adalah negara besar, tidak semestinya presiden sebagai perwakilan sebuah negara minta maaf dengan suatu kelompok yang lebih kecil dari negaranya. Dia mencontohkan Presiden AS, Barack Obama, saat mengunjungi Hiroshima beberapa hari lalu. Di sana, pada 6 Agustus 1945, Amerika telah  menghancurkan Hiroshima dengan bom atom, sehingga menelan banyak korban jiwa. Obama secara pribadi menyesal namun tidak serta merta melontarkan permintaan maaf kepada Jepang.

Terkait pemberitaan Presiden Jokowi yang ingin menunggu hasil simposium yang diadakan di Arya Duta dan Balai Kartini Jakarta, Ryamizard meminta menyarankan harus melihat persoalan dengan bijak, karena mencakup pertahanan negara.

"Bapak presiden itu harus bijak. Dua pihaknya (pihak yang terlibat) siapa. Baru dipertimbangkan yang benar dan enggak," kata Ryamizard.

(ren)