Menko Luhut dan Nusron Wahid Diminta Tak Rangkap Jabatan

VIVA.co.id – Dua pejabat negara, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Kepala Badan Nasional Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), , masuk dalam kepengurusan Partai Golkar 2016-2019. Namun, itu patut disayangkan karena bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, seharusnya kedua figur tersebut sadar dan harus memilih salah satu jabatan untuk difokuskan.

"Menurut saya seharusnya ada kesadaran juga dan Pak untuk hanya fokus pada salah satu jabatan. Nah kesempatannya kan masih ada sebelum rapimnas akan disahkan. Sederhana saja harus melepaskan salah satu saja," kata Yunarto, Selasa 31 Mei 2016.

Sejauh ini, meski telah didapuk sebagi pengurus Golkar, namun baru yang mengklaim tidak akan berpartisipasi. Ia memastikan akan fokus di kabinet pemerintahan sesuai instruksi dari Presiden Joko Widodo.

Sementara untuk , mantan ketua Gerakan Pemuda Anshor ini sepertinya masih tertarik dengan tawaran jabatan baru ini. Bahkan, ia mengklaim akan mampu menjalankan tugas dengan dua jabatan sekaligus.

Yunarto menilai, apa yang ada di pikiran tersebut, bertentangan dengan pesan Jokowi. Sebab, sejak jauh hari Presiden sudah menegaskan untuk tidak rangkap jabatan.

"Jadi ini seharusnya tidak ada perubahan tafsir. Jadi tak ada alasan menunggu jawaban dari Jokowi, karena sikap Jokowi sudah jelas terkait rangkap jabatan," kata dia.

(ren)