Ketua DPR Usul Pemerintah Kuasai 40% Distribusi Pangan

VIVA.co.id – Menjelang bulan suci Ramadan sejumlah harga kebutuhan pokok melonjak naik. Pemerintah berupaya membuka keran impor dengan alasan menjaga pasokan dan stabilitas harga.

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menilai naiknya harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan dan Idul Fitri merupakan masalah klasik yang terus berulang, dan belum bisa terselesaikan.

"Masalah ini tidak pernah berubah yaitu distribusi, dan terjadinya distorsi distribusi itu selalu berulang-ulang," kata Ade di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 31 Mei 2016.

Politisi Partai Golkar ini mengingatkan masalah stabilitas pangan ini harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena akan berdampak pada banyak sektor. "Pangan ini sangat penting. Kalau itu tidak ditangani dengan baik akan menjadi satu sumber instabilitas politik nasional," tegasnya.

Pria yang akrab disapa Akom itu menegaskan pemerintah harus melakukan intervensi pada penyediaan dan distribusi pangan, demi menjaga stabilitas nasional.

"40 persen dari pangan ini seharusnya pasar dikuasai negara. 60 persen serahkan ke pasar bebas. Kalau mau masalah pangan ini terjamin. Jadi negara harus kuasai langsung," papar Akom.

Dalam pengelolaannya, Akom minta pemerintah bisa mengoptimalkan lembaga yang sudah ada seperti Bulog. Meskipun ada kekhawatiran terhadap Bulog yang sempat bermasalah.

"Jangan apriori dulu, yang penting tujuannya. Bisa dibuat manajemen baru yang lebih baik. Kalau itu sudah terjadi saya yakin tidak ada masalah lagi. Harga akan stabil dan tidak bisa dimainkan ke pedagang," tegasnya.