Jabatan Wakil Ketua Umum Golkar Diminta Jangan Dihapus

VIVA.co.id - Politikus Partai Golkar, Firman Soebagyo, meminta kepengurusan DPP Golkar yang baru tidak dibatasi atau dirampingkan, misalnya dengan menghapus jabatan wakil ketua umum. Menurut Firman, prinsip rekonsiliasi Munaslub harus menggabungkan kepentingan semua pihak.

"Baik dari kelompok Munas Bali yang lalu atau dari Ancol dan kemudian kelompok timses caketum Munaslub, harus ada representasi dalam kepengurusan," kata Firman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 23 Mei 2016.

Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) itu menegaskan bahwa apabila rekonsiliasi itu dilakukan, kepengurusan Golkar di bawah Setya Novanto menjadi solid dan lebih kuat.

Selain itu, ia juga berharap para kandidat ketua umum lalu tidak dimasukkan ke dalam Dewan Pembina, tetapi dimasukkan ke struktur organisasi.

"Oleh karena itu, ada gagasan bahwa calon-calon itu kalau dimasukkan ke dalam wakil ketua umum," ujar Firman.

Ia mencontohkan Ade Komarudin yang dinilainya tidak tepat masuk Dewan Pembina. Menurutnya, dengan usia Akom yang masih muda, maka lebih cocok menjadi wakil ketua umum.

"Jadi kalau dimasukkan ke dalam ketua koordinator atau calon waketum, karena Pak Akom adalah calon yang lolos daripada 30 persen. Ini harus ada representasi Pak Akom di situ," kata Firman. (ase)