Komite Etik Endus Politik Uang di Munaslub Golkar

VIVA.co.id – Ketua Komite Etik Fadel Muhammad mengaku tak segan menghentikan jalannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar jika politik uang benar-benar terjadi pada forum tertinggi di internal partai berlambang beringin tersebut. Fadel mengaku telah menyampaikan soal opsi penghentian Munaslub tersebut kepada Aburizal Bakrie (ARB).

“Kalau ada bukti, kami akan proses terus sampai last minute. Saya sudah sampaikan sama ARB, apabila nanti kami temukan (money politics), kami setop Munaslub ini,” kata Fadel, Senin, 16 Mei 2016.

Fadel mengaku sudah mencium politik uang dalam arena Munaslub Bali. Hanya, hal itu sulit dibuktikan. Politik uang menurutnya semakin menguat malam ini, tepatnya menjelang pemilihan ketua umum.

“Ini kan mulai terjadi malam ini transaksi-transaksi. Sekali lagi, kalau terjadi kami setop Munaslub ini,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komite Etik, Rudy Alfonso menyoroti soal sikap para peserta Munaslub. Dia meminta kepada para peserta dan kandidat agar tak melakukan tindakan yang melanggar kode etik. Jika ingin melakukan interupsi dalam sidang, maka harus dilakukan dengan tata krama.

“Interupsi jangan provokatif, anarki dan mengakibatkan kegaduhan. Menjaga tutur kata dan tidak bertele-tele membuat persidangan tidak menentu,” kata Rudy.

Rudy juga mengimbau kepada pimpinan sidang untuk berlaku adil kepada semua peserta sidang yang ingin memberikan pendapat. “Kami mengimbau pimpinan sidang berlaku adil dan tidak bersifat arogan,” tegasnya.

Selain itu, menurut Rudy, ada kandidat yang diduga melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan. Atas hal itu, Komite Etik telah mengambil tindakan tegas.

“Dugaan kampanye di luar jadwal, kami sudah lakukan teguran. Yang membuat kegaduhan di dalam sidang sedang kami proses. Apakah yang bersangkutan punya hak suara atau tidak, akan kami putuskan dalam waktu dekat,” jelasnya.

Dugaan pelanggaran lainnya adalah pengaduan kepada Komite Etik soal adanya daerah yang seharusnya tidak memiliki hak suara namun diberikan hak suara. Hal itu telah dilaporkan kepada Komisi Administrasi.

"Kami periksa kenapa bisa terjadi seperti itu. Ada human error, kesalahan staf yang tidak teliti mengecek surat mandat. Kami juga sudah keluarkan surat peringatan agar lebih teliti dalam mengeluarkan surat ID,” kata Rudy. (ase)