Dewan Pembina Golkar Dipastikan Tak Seperti Masa Lalu

VIVA.co.id – Sejak menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016 hingga saat ini, diwacanakan adanya Dewan Pembina dalam struktur Partai Golkar. Keberadaaan Dewan Pembina dianggap penting karena Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat sebelumnya dianggap kurang spesifik dalam tugas-tugasnya.

Ketua bidang Organisasi Munaslub Partai Golkar, Freddy Latumahina mengungkapkan, fungsi Dewan Pembina ini tidak akan mengintervensi DPP sebagai  eksekutif partai. Namun Dewan Pembina perlu agar tugas memberikan petunjuk atas hal-hal strategis lebih konkret.

Pada masa lalu Golkar memang memiliki Dewan Pembina dan menurutnya memiliki wewenang lebih besar dibandingkan DPP. Namun hal tersebut dinilai berbeda dengan Dewan Pembina yang diwacanakan saat ini. Golkar pastikan struktur itu tak seperti pada masa lalu.

"Jadi saya kira kita sepakat supaya nama ini kita bawa menjadi ikon organisasi kita. Fungsinya kita rombak total.
Jadi posisi DPP sebagai eksekutif tertinggi tetap terpelihara," kata Freddy dalam Sidang Komisi A bidang Organisasi dan Pemilihanyang digelar  di Ruang Singasari, BNDCC, Bali pada Sabtu, 14 Mei 2016 itu.

Dia menjelaskan selama ini partai memiliki Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat. Namun tugasnya tidak dijelaskan rinci perihalmasukan strategis  yang akan diberikan kepada DPP. Namun dengan Dewan Pembina diharapkan, tugas yang dimaksudkan masukan strategis itu bisa dilakukan.

Freddy karena itu meminta para peserta rapat untuk membaca jelas alasan dicetuskannya wacana tersebut.

"Ada yang spesial memang. Dalam rumusan Dewan Pertimbangan di Riau, di situ tertulis bahwa Dewan Pertimbangan dapat memberikan dan aktif memberikan petunjuk pada hal-hal yang strategis. Dalam rumusan Dewan Pembina ini kita ingin menguraikan yang namanya strategis itu apa," lanjutnya.

Salah satu hal strategis menurut dia adalah ketika Golkar akan menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu. Juga saat harus membahas hubungan dengan lembaga-lembaga negara.

"Jadi kita sepakat Dewan Pembina tidak boleh mengambil alih fungsi DPP. Tapi strategis itu kita putuskan," katanya.

Hal tersebut disampaikannya menyusul wacana adanya Dewan Pembina Partai Golkar. Sebelumnya Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie juga digadang-gadang menjadi Ketua Dewan Pembina setelah demisioner dari jabatannya nanti.