JK: Rumusan Korupsi Harus Dievaluasi

VIVA.co.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Presiden mengetahui bagaimana sulitnya mengambil keputusan di tingkat bawah. Pasalnya, semakin banyak peraturan, maka semakin banyak yang korupsi akibat makin banyak yang dilanggar.

"Tiba-tiba di pengadilan ada dibilang Anda melanggar Keppres sekian. Wah karena tidak melaksanakan ayat sekian. Kena lagi dia. Hari ini hampir-hampir diskresi semua orang takut melaksanakannya," kata JK di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 12 Mei 2016.

JK menegaskan, pemerintah mendukung penegakan hukum. Tapi tetap harus ada batasannya agar tidak muncul ketakutan. Pasalnya, saat ini analisis saja bisa mendatangkan korupsi.

"Jadi inilah tentu bagian upaya kita untuk melaksanakan tugas kita bernegara. Menuju masyarakat adil dan makmur. Kalau berbuat baik saja takut, tidak ada kebaikan," kata JK.

Menurutnya, harus ada evaluasi soal rumusan korupsi. Ia mencontohkan ketika bupati memberikan pemenangan tender lalu dianggap korupsi karena dinilai ada yang lebih murah. Padahal tender yang lebi murah memiliki kualitas yang tidak bagus.

"Hukum yang emosional ini perlu kita evaluasi kembali. Karena hukum harus dapatkan keadilan. Keadilan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Kalau kita tidak perhatikan itu, kita tiap hari menggelora dan kita dihukum.”

(mus)