Alasan PPP Ajak Profesional Jadi Pengurus Partai

VIVA.co.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP, Arsul Sani, menjelaskan alasan kepengurusan PPP hasil muktamar islah turut memasukkan nama-nama sejumlah kalangan profesional di dalamnya.

"Buat kami kelompok profesional baik yang dari TNI, Polri dan juga profesional swasta bukan sebagai vote getter," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Jumat 29 April 2016.

Menurutnya, para profesional diharapkan bisa memperbaiki tata kelola Partai Kabah. Hal ini disebabkan PPP ingin agar kepengurusan partainya semakin transparan, amanah dan jadi partai politik yang baik.

"Kalau hanya terdiri dari kader dan orang dalam sendiri yang sebagian sulit berubah, ya sulit berubah. Makanya yang dilakukan formatur harus ada shortcut-nya. Ini merupakan shortcut untuk perbaiki partai. Tapi kami juga perhatikan soal kaderisasi dan sebagainya," kata Arsul.

Dia mencontohkan dalam partai politik, salah satu jabatan yang paling krusial adalah bendahara umum. Sayangnya partai politik selama ini kurang profesional dalam pengelolaan keuangan.

"Pak Ruki (Taufiqurrachman Ruki) misalnya, kami harapkan supaya kami semua kalau mau mikir yang enggak-enggak, mikir dulu. Wah ada yang manggil Pak Ruki, dipanggil Mahkamah Partai, habislah," kata Arsul. Ruki yang merupakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi itu didaulat menjadi Ketua Mahkamah PPP.

Hal tersebut disampaikan Arsul menyusul kepengurusan baru PPP yang telah disahkan melalui SK Menkumham dua hari silam. Struktur kepengurusan inti partai tersebut yakni Ketua Umum Romahurmuziy. Kemudian terdapat 11 orang wakil ketua umum yaitu H.M Mardiono, Wardatul Asriah, Ermalena Muslim, Fadly Nurzal, Amir Uskara, Reni Marlinawati, Tamam Achda, Arwani Thomafi, Fernita Darwis, Dyah Anita Prihapsari dan Mansyur Kardi.

Sementara jabatan bendahara umum diduduki Tommy Soetomo dengan Wakil Bendahara Umum Najah Fitri Ani Gayo.