Komisi III DPR Kaji Permintaan Gedung BNPT

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa menilai keberadaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) masih diperlukan. Menurut dia, terorisme masih menjadi ancaman di masa depan, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi.

"Nah, saat ini yang banyak diprotes orang itu kan ‘wajah’ penanganan teroris itu sangat tidak manusiawi dan melanggar hukum," kata Desmond ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 14 April 2016.

Karena masih ada hal-hal yang kontroversial, Komisi III juga masih mengkaji keinginan-keinginan dari BNPT. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), BNPT menyampaikan keinginan untuk mempunyai gedung atau kantor permanen di Jakarta.

"Ini akan kami diskusikan, karena badan ini di mana pun ada. Karena BNPT berbeda dengan Densus yang di bawah Polri langsung," ujar dia.

Selain itu, Komisi Bidang Hukum tersebut akan mengkaji lagi tingkat bahaya dari ancaman terorisme saat ini terhadap masyarakat. "Seberbahaya apakah terorisme ini, sudah laten atau tidak," kata politikus Partai Gerindra ini.

Sebelumnya, dalam RDP kemarin, Kepala BNPT Tito Karnavian, menjelaskan tugas BNPT adalah menyangkut hal-hal yang bersifat strategis. BNPT menyusun kebijakan strategis di level kebijakan.

Mantan kapolda Metro Jaya ini juga menyampaikan, jumlah personel BNPT saat ini hanya 190 orang. Namun, mereka tidak memiliki cabang-cabang.

"Makanya kami perlu penambahan SDM sebanyak 148 orang," ujar dia.

Selain itu, Tito mengaku tidak memiliki gedung atau kantor permanen di Jakarta. Ia tak membantah ada Gedung BNPT di Sentul, Bogor, tapi untuk tempat pelatihan dan deradikalisasi. Selain itu, lokasinya yang jauh dari Jakarta akan menyulitkan BNPT untuk mengundang para pemangku kepentingan (stakeholder).

"Oleh karena itu, kami mohon dapat dibantu agar dapat tempat (kantor) di Jakarta, juga dibangun semacam crisis center di tempat itu," katanya.