Demokrat Akan Lawan Ahok di Pilkada DKI Jakarta

VIVA.co.id - Partai Demokrat tidak akan mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang melaju dari jalur independen. Mereka memastikan akan melawan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Untuk diketahui, partai politik itu kan melakukan rekruitmen terhadap calon pemimpin. Tidak mungkin kami mendukung orang yang mengambil jalur independen," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, di Medan, Sumatera Utara, Rabu, 6 April 2016.

Menurut Hinca, apabila partai politik mendukung pasangan calon dari jalur independen maka mereka sudah tak sesuai dengan fungsinya untuk mengajukan kadernya sebagai pemimpin di sebuah daerah. Baik itu sebagai calon gubernur dan lainnya.

"Lha kalau begitu, untuk apa ada parpolnya di negeri ini. Karena itu, kami menyatakan dalam diskusi dengan teman-teman, partai politik harus memainkan siapa pasangan calon yang diusungnya. Kalau tidak, gagal partai politik itu," ujarnya menambahkan.

Meski demikian, partai berlambang bintang mercy itu membuka dan menerima setiap orang yang akan mendaftar untuk menjadi calon kepala daerah, sekalipun dari jalur independen seperti Ahok.

"Kalo dia (Ahok) datang mendaftar ke Demokrat, kami kasih. Siapapun yang mendaftar, silakan," ujar Hinca.

Hinca menyebutkan bahwa partainya sudah melakukan komunikasi politik dengan partai politik lainnya. Apalagi dalam konteks Jakarta, kursi mereka di DPRD hanya 10 saja. "Jadi kami tidak bisa sendirian melawan Ahok," ungkapnya.

Untuk melawan Ahok, lanjut Hinca, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan pemegang kunci. Sebab, partai berlambang banteng moncong putih itu memiliki 28 kursi di DPRD DKI Jakarta. "PDIP 28 kursi bisa jalan sendiri. Karena untuk mengusung perlu 22 kursi. Kami 10 kursi, berarti butuh 12 kursi lagi," tuturnya.

Dalam Pilkada DKI Jakarta saat ini, tambah Hinca, orang baru berbicara figur dan belum sampai pada kursi. Padahal, soal kursi tidak bisa dipisahkan dari partai politik. "Kami tidak bisa ditinggalkan, karena kami punya 10 kursi. Begitu juga kami tidak bisa jalan sendiri. Makanya, intens berkomunikasi dengan kawan-kawan lain (partai politik), termasuk dengan PDIP."

(mus)