10 Rekomendasi Kritis Partai Demokrat untuk Jokowi

VIVA.co.id - Konsolidasi Nasional Partai Demokrat di Surabaya, Minggu, 20 Maret 2016, menghasilkan sepuluh rekomendasi terkait kinerja pemerintahan Joko Widodo. Selain mendukung, Demokrat juga mengkritik beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai tak tepat dan justru membebani negara.

Sepuluh rekomendasi itu mencakup masalah pembangunan infrastruktur, penyerapan anggaran, ekonomi, pengangguran dan tenaga honorer, penegakan hukum untuk korupsi, narkoba dan terorisme, dan masalah sepak bola dan kemelut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Dalam hal pembangunan infrastruktur, pada dasarnya Partai Demokrat mendukung kebijakan pemerintah tersebut, untuk kepentingan ekonomi dalam jangka panjang. Tapi, Demokrat menilai pembangunan infrastruktur secara besar-besaran itu tidak didasarkan pada kekuatan APBN yang ada. Akibatnya, pengentasan kemiskinan bisa terabaikan karena berkurangnya anggaran.

"Contohnya kontroversi proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, yang membacakan rekomendasi konsolidasi nasional Partai Demokrat.

Di sisi lain, Demokrat menilai terjadi masalah serius pada APBN yang dirumuskan dan dikelola pemerintah.

"Diperlukan segera dicarikan solusinya secara rasional dan feasible. Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya, dari mana menutup defisit itu," kata Hinca.

Selain soal infrastruktur dan APBN, Demokrat juga mengkritisi pemerintah terkait masih tingginya angka pengangguran, belum beresnya pengangkatan tenaga honorer jadi PNS, berlarut-larutnya kemelut PSSI, dan masih dominannya Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi.

Terkait pemberantasan korupsi, Demokrat berharap pemerintah mensinergikan kekuatan seluruh lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, bukan hanya KPK. Hanya soal pemberantasan narkoba dan terorisme Demokrat sedikit memuji langkah pemerintah.

Menutup konsolidasi, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyampaikan sepuluh rekomendasi itu hasil dari blusukannya menyapa masyarakat dalam safari bertajuk Tour De Java, yang dilakukannya dari Jawa Barat sampai Jawa Timur.

"Mudah-mudahan rekomendasi kami diterima oleh Presiden," tutur dia. (ren)