Pasek: Adu Kritik Jokowi-SBY Kompetisi Pilpres 2019

VIVA.co.id - Saling balas kritik antara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dinilai sebagai pemanasan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

SBY belakangan dalam agenda Tour de Java bersama elit Demokrat lainnya, beberapa kali mengkritik Jokowi. Terakhir, Ketua Umum DPP Demokrat itu mengatakan pemerintah tidak perlu memaksakan membangun infrastruktur kalau ekonomi belum membaik.

"Ya rakyat disuguhi kompetisi politik yang menarik, cerdas sekaligus menghibur. Tour de Java vs Tour de Hambalang dan terlihat reaksi publik maupun reaksi masing-masing kubu cukup dinamis," kata mantan politisi Demokrat, Gede Pasek Suardika kepada VIVA.co.id, Minggu 20 Maret 2016.

Pasek yang kini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menilai balas kritik antara kedua elit, lebih pada pertunjukan untuk mencari perhatian publik.

Agar, saat kompetisi 2019 nanti, kredibilitas mereka tetap terjaga di hadapan rakyat. "Ini seakan sudah menjadi genderang kompetisi Pilpres sudah dimulai. Kubu SBY dengan statemen menyiapkan someone yang diikuti dengan berbagai kritik dari soal infrastruktur, PSSI hingga urusan batik dijawab Jokowi dengan menunjukkan banyaknya proyek mangkrak dan lainnya," jelas Pasek.

Kritikan demi kritikan SBY maupun kader Demokrat, lanjut mantan Ketua Komisi III DPR ini, dinilainya sebagai upaya mencari perhatian rakyat. Demokrat, punya kepentingan untuk merebut kembali Istana.

"Memang bukan SBY yang akan maju, tetapi Demokrat pasti akan memasang Cikeas untuk comeback ke Istana. Jokowi juga seakan sudah membaca gelagat itu sehingga tidak membiarkan kritik SBY dilahap rakyat begitu saja dengan counter attack yang menarik," katanya.

Pada Jumat 18 Maret, Presiden Jokowi didampingi Menpora Imam Nachrowi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, melakukan sidak di mega proyek Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON).

Mega proyek ini, dibangun saat era Presiden SBY. Namun mangkrak, setelah muncul kasus korupsi, yang menyeret Menpora saat itu Andi Mallarangeng dan sejumlah elit Partai Demokrat.