Politisi PDIP: Tata Krama dan Etika Ahok Dimana?

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)
Sumber :
  • ANTARA/Reno Esnir

VIVA.co.id – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau sering disapa Ahok, mengaku telah menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Senin 7 Maret 2016, malam. Dalam pertemuan itu, Ahok menyampaikan niatnya maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkda 2017 lewat jalur indipenden.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, mempersilakan Ahok maju dengan menggunakan jalur indipenden. Sebab, ada mekanisme di internal PDIP yang harus dilalui setiap calon kepala daerah yang akan diusung dalam pilkada.

"Partai ada mekanismenya. Kalau dia mau ikut PDIP, ikutlah alur permainan di partai. Kalau dia mau atur partai pasti tidak mungkin," kata Andreas saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa 8 Maret 2016.

Andreas tidak mempermasalahkan bila Ahok menemui Megawati untuk meminta restu. Karena menurut Andreas, Megawati tetap akan mengarahkan Ahok sesuai prosedur partai bila ingin mendapat dukungan.

"Bu Mega orang yang konstitusional, seperti itu bukan pada posisinya. Kan Ahok sudah memiliki KTP, kalau Ahok memilih independen silakan. Kalau mau minta dukungan dia harus ikut dong aturan main kami," ujarnya.

Andreas justru mempertanyakan sikap Ahok yang memilih jalur indipenden namun meminta restu kepada Megawati. "Tata krama dan etikanya dimana?. Jadi kebalik-balik. Kesannya tidak paham prosedur. Jadi gak simpatik kalau caranya seperti itu. Jangan hanya mencari keuntungan sendiri lah," katanya.