Hasanuddin: Ironis, TNI Dikerahkan untuk Menghadapi Pelacur

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan, langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menertibkan kawasan Kalijodo untuk dijadikan lahan terbuka hijau sah-sah saja. Namun, ia melihat proses penggusuran ini terlalu berlebihan, terutama dengan melibatkan ratusan personel TNI.

"Tapi tak perlu lebay dengan mengerahkan ratusan anggota TNI. Satpol PP bersama polisi menurut hemat saya sudah cukup. Dan ini sesuai dengan tugas dan fungsinya," ujarnya melalui siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Jumat, 26 Februari 2016.

TB Hasanudin menjelaskan, TNI dilatih dengan keras dan berdarah-darah. Kemudian, mereka dipersenjatai dengan alutsista modern untuk menghadapi peperangan dan pertempuran dalam rangka mempertahankan dan melindungi keutuhan dan kedaulatan NKRI.

"Di sinilah kebanggaan dan kehormatan bagi seorang prajurit terlatih yang siap mati dalam membela negaranya," ujarnya menambahkan.

Politikus PDIP ini melihat, pelibatan pasukan TNI dalam penggusuran Kalijodo sebagai sebuah ironi. Hasanudin menganggap, para pemimpin gagal paham dalam masalah ini.

"Ketika TNI digunakan hanya untuk menggusur pelacur. Sementara rakyat tahu dan menjadi saksi mata, tak seorang pun anggota TNI yang siap tempur itu dipakai menghajar teroris," ujarnya menegaskan.

Purnawirawan jenderal TNI ini melihat, sepertinya negara  tak punya keinginan mengerahkan TNI untuk melawan teroris yang konon sudah merajalela. "Ini negeri aneh," ujarnya.

Ia menjelaskan, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dalam Pasal 7 ayat 2 b nomor 9 menyatakan, TNI  membantu tugas pemerintahan di daerah. Menurut Hasanudin pasal ini hanya digunakan dalam keadaan khusus dan pelaksanaannya harus dengan kebijakan dan keputusan politik negara.

"Terlalu naif kalau kemudian ayat ini dipakai hanya untuk menggusur para pelacur. Mari kita tempatkan para prajurit kebanggaan negeri ini pada posisi semestinya."

(mus)