Syarief Hasan: Dewan Pengawas KPK Bisa 'Abuse of Power'

VIVA.co.id - Rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menjadi perhatian publik di Tanah Air, tak terkecuali para politisi di Senayan. Dalam rencana perubahan itu, setidaknya ada empat poin yang jadi bahasan utama.

Pertama adalah soal Dewan Pengawas KPK. Kedua, wewenang lembaga itu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Ketiga, wewenang mengangkat penyelidik, penyidik dan penuntut umum. Dan keempat, pengaturan penyadapan.

Salah satu anggota dewan yang turut mengikuti perkembangan persoalan itu adalah Syarief Hasan. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menyoroti mengenai ide dibentuknya Dewan Pengawas.

"Dewan Pengawas KPK yang ditunjuk dan yang menunjuk Dewan Pengawas bisa jadi abuse of power. Konstitusi adalah Dewan Pengawas yang tepat," kata Syarief dalam akun Twitternya, @syariefhasan416, seperti dikutip VIVA.co.id, Selasa, 16 Februari 2016.

Syarief menegaskan, Partai Demokrat menolak rencana revisi tersebut. Ia menilai revisi dapat menimbulkan dampak negatif bagi KPK termasuk soal Dewan Pengawas.

"Partai Demokrat menolak RUU KPK karena materinya berpotensi melemahkan KPK bila DPR menyetujui. Nanti maka RUU harus menguatkan KPK," kata Syarief melalui pesan singkat.

(mus)