Menteri Rini Disebut 'Wanita Jantan'

VIVA.co.id – Menteri Negara BUMN Rini Soemarno mewakil Presiden Jokowi menghadiri sidang paripurna luar biasa DPD RI soal meminta penjelasan Presiden atas hak bertanya tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Meski dihujani oleh tanggapan pesimis sejumlah anggota DPD, yang meminta untuk menghentikan proyek kereta cepat jalur Jakarta-Bandung, Rini juga mendapat apresiasi dari salah satu anggota.

Anggota DPD dari dapil DKI Jakarta, A.M Fatwa, mengapresiasi keberanian Rini yang memenuhi undangan DPD. "Benar-benar anda adalah wanita jantan, yang mewakili kabinet kerja," ujar Fatwa di Ruang Sidang Paripurna DPD RI pada Jumat, 29 Januari 2016.

Fatwa juga sempat membandingkan Rini dengan Kepala Badan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil. Rini dianggap sebagai menteri yang berani pasang badan untuk Jokowi.

Fatwa menjelaskan bahwa Sofyan pernah diundang untuk menyampaikan jawaban atas hak bertanya DPD. Namun, dia memilih pulang setelah membacakan jawaban.

"Sementara rekan anda, Sofyan Djalil, hanya membacakan jawaban terus ngacir pulang, tapi anda Menteri Rini pasang badan untuk Presiden Jokowi," ucap Fatwa.

Menteri Rini mewakili Presiden Joko Widodo dalam menghadiri sidang paripurna luar biasa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.  Sidang ini mengenai hak bertanya DPD soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

Rini menegaskan, bahwa mekanisme dalam proyek kereta cepat ini adalah business to business (B to B). Dengan demikian, pemerintah tidak dibebankan untuk harus mengambil dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
 
"Ini adalah proyek business to business, sejak awal BUMN-BUMN yang bernegosiasi dengan Railway China Corporation," ujar Rini, di ruang sidang DPD RI pada Jumat, 29 Januari 2016.
 
Secara tegas, Rini mengatakan, dia hanya mengawasi kinerja para BUMN yang terlibat dalam proyek ini. Secara teknis, Rini tidak terlibat sama sekali.
 
"Saya tidak ikut bernegosiasi, saya tidak ikut mengurus perizinan," ucap Rini.
 
Rini berusaha meyakinkan anggota DPD RI di tengah banyaknya permintaan anggota DPD yang meminta agar proyek ini dihentikan. (ren)