Soal Kontrak Freeport, Tanya Langsung Rakyat Papua

VIVA.co.id - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Desmond Junaidi Mahesa, menilai pemerintah perlu melibatkan aspirasi langsung masyarakat Papua mengenai keberlanjutan kontrak Freeport di Indonesia.

Menurut Desmond, yang paling merasakan dampak baik maupun buruknya keberadaan Freeport adalah masyarakat setempat.

"Bikin saja referendum, minta pendapat seluruh rakyat atau meminta pendapat masyarakat Papua untuk setuju atau tidak setuju untuk memperpanjang kontrak," kata Desmond dari Fraksi Gerindra di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 25 Januari 2016.

Satu hal yang menurutnya penting menjadi pertimbangan adalah sejauh mana Freeport selama ini bisa mensejahterakan rakyat di sana.

"Pemerintah bisa saja memperpanjang kontrak Freeport, tapi apakah dengan memperpanjang yang didapatkan dari Freeport adalah dikembalikan sebagian besar kepada masyarakat Papua. Agar ketimpangan antara masyarakat Jakarta dengan masyarakat Papua tidak terlalu jauh," tuturnya.

Kontrak Freeport hingga saat ini belum difinalkan. Meskipun kontrak tersebut akan berakhir pada tahun 2021, namun paling lambat dua tahun sebelumnya Freeport harus mendapatkan kepastian.

Izin ekspor Freeport sendiri akan berakhir pada tahun 2016. Namun pemerintah memberikan perpanjangan izin ekspor dengan alasan perusahaan tersebut mengalami kemajuan dalam hal pembangunan smelter.

Sementara itu, sejumlah pihak meminta agar kontrak yang akan berakhir pada tahun 2021 tidak lagi diperpanjang.

Pengolahan Freeport di Papua dinilai bisa disiapkan untuk diusahakan perusahaan pelat merah antara lain PT Aneka Tambang dan badan usaha milik negara terkait. (ase)