Anggota DPR: Pemerintah Gagal Tekan Kemiskinan

Senin, 11 Januari 2016 - 18:34 WIB

Oleh :

ILustrasi/Kemiskinan di daerah

Sumber :

VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id

- Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menilai langkah pemerintah menekan angka kemiskinan belum menunjukkan hasil maksimal. Beragam program yang diluncurkan mulai dari jaminan pengaman sosial, kartu keluarga sejahtera, jamkesmas dan lainnya terbukti belum memberi efek positif.

Bahkan, meski baru-baru ini muncul juga program dana desa, serta program lainnya yang digawangi Kementerian Sosial, tetap belum memberikan hasil memuaskan.

"(Padahal) Seluruh program itu menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Untuk tahun 2016, alokasi anggaran PKH adalah sebesar Rp12 triliun dari Rp15,3 triliun total anggaran kemensos. Angka ini tentu sangat tinggi jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Senin 11 Januari 2015.

Pemerintah Fokus Turunkan Kemiskinan di 100 Kabupaten

Saleh mengatakan, kenaikan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 780 ribu jiwa dinilai perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dari pemerintah. Berdasarkan laporan BPS, per September 2015, angka kemiskinan di Indonesia sudah menyentuh angka 28,51 jiwa atau 11,13 persen dari total jumlah penduduk.

"Sejauh ini, menurut saya, pemerintah belum pernah melakukan pengukuran tingkat keberhasilan program tersebut. Untuk PKH, misalnya, setelah tujuh tahun berjalan, sudah banyak alumni yang tidak lagi mendapatkan bantuan," katanya.

Saleh berharap, pemerintah dapat melakukan inovasi baru dalam perumusan program penanggulangan kemiskinan. Sebab hampir seluruh program yang ada hanyalah kelanjutan dari program pemerintah sebelumnya. Kalaupun ada yang berubah, yang diubah hanya namanya saja. Sementara, substansi programnya tetap sama.

"Selain itu, pemerintah juga perlu mengukur tingkat keberhasilan seluruh program yang ada. Ini dimaksudkan agar program tersebut dapat dievaluasi secara baik," kata Saleh.