Penilaian Menteri Yuddy Bisa Memicu Kegaduhan Baru

Selasa, 5 Januari 2016 - 12:16 WIB
Oleh :
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menganggap penilaian 87 kementerian/lembaga oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), yang dipimpin Yudi Krisnandi bukan konsumsi publik.


Menurut dia, penilaian yang dilakukan Kemenpan-RB seharusnya hanya untuk kalangan internal menteri kabinet. Sebab, penilaian itu bisa saja memicu perdebatan terbuka, apalagi para menteri memiliki latar belakang yang berbeda-beda.


"Kalo menterinya sama-sama dari partai politik dan sama-sama dari partai pendukung, itu sebaiknya konsumsi internal. Kalau dipublikasikan, membuat kegaduhan baru," kata Zulkifli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa 5 Januari 2016.
Baca Juga :
Menpan-RB Dukung KPK Berlakukan Sanksi LHKPN
Ancam Menpan RB, Guru Honorer Ini Dicokok Polisi

Zulkifli menolak bila pernyataannya dianggap sebagai penolakan penilaian terhadap kementerian. Dia menyatakan penilaian boleh dilakukan, namun hasil penilaian tersebut hanya dibuka di rapat kabinet sebagai konsumsi terbatas.

"Saya lima tahun jadi menteri, penilaian itu biasanya internal, kalau sidang kabinet itu disampaikan. Biasanya begitu dan tidak untuk dipublikasikan. Karena, tujuannya memperbaiki kementerian lembaga," ungkap mantan Menteri Kehutanan di era Susilo Bambang Yudhoyono ini.


Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, bila konsumsi internal dibuka ke publik, yang terjadi adalah polemik seperti saat ini.


"Kalau dipublikasikan menjadi pertanyaan besar. Kok yang survei mendapat nilai tinggi, sedangkan yang disurvei nilainya paling bawah. Tentu akan ada perdebatan itu, dan tidak baik karena perdebatannya terbuka," ujar Zulkifli. (asp)

Baca Juga :
Jokowi Diminta Jangan Ragu Ganti Menteri Tukang Gaduh
Menteri Yuddy Lantik Pengurus Anyar Lemkari
Kabinet Gaduh Lagi, Jokowi Diminta Lebih Tegas