Kegaduhan Kabinet Hingga Terbongkarnya Skandal Panas

VIVA.co.id - Kegaduhan demi kegaduhan mewarnai dunia perpolitikan Tanah Air sepanjang 2015. Gonjang-ganjing penunjukan Komjen Budi Gunawan menjadi pembuka drama politik tahun ini.

Polemik kelayakan dan kepatutan mantan ajudan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri itu menjadi orang nomor satu di korps Bhayangkara membetot perhatian publik.

Tak hanya di panggung politik, di mana Dewan Perwakilan Rakyat diminta persetujuannya oleh DPR, tapi juga masuk ke dalam ranah hukum.

Saling sandera hingga saling kompromi mewarnai. Kegaduhan menyangkut internal partai politik juga menarik perhatian. Langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly terkait Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan juga menjadi sorotan.

Lagi-lagi, peristiwa politik itu harus diselesaikan berbelit-belit di ranah hukum. Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri menjadi tempat mencari solusi. Hasilnya ternyata tak juga memuaskan, hingga naik banding terus sampai keluar putusan Kasasi Mahkamah Agung. Sayangnya persoalan itu sampai saat ini belum kelar.

Polemik demi polemik mewarnai negeri ini sepanjang 2015. Kegaduhan juga terdengar dari dalam Istana, lingkaran inti presiden dan partai pendukungnya.

Tudingan dari sejumlah politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ihwal adanya orang-orang Istana yang diduga berusaha menjauhkan Presiden Joko Widodo dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri misalnya.

Saling intrik antar menteri di Kabinet Kerja juga muncul. Bahkan, ada menteri yang terang-terangan "menantang" Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kita tahu, di tahun ini pula, saat usia Pemerintahan Jokowi-JK baru berusia sekitar enam bulan, sudah geger reshuffle kabinet. Ya, Presiden Jokowi telah merombak kabinetnya pada Agustus lalu.

Berikut ini sejumlah peristiwa politik yang menyita perhatian publik sepanjang 2015.

1. Polemik Calon Kapolri Budi Gunawan

(Komjen Budi Gunawan saat uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR)

Presiden tak lantik Budi Gunawan

Munculnya nama Budi Gunawan sebagai salah satu kandidat wakapolri memunculkan pro dan kontra. Penolakan muncul dari kalangan aktivis dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Bahkan, tak lama setelah Presiden Jokowi mengajukan namanya, Budi Gunawan ditetapkan tersangka oleh KPK.

Meski berstatus tersangka, Komisi III DPR yang bertugas melakukan uji kepatutan dan kelayakan, meluluskannya. Sidang Paripurna DPR memberikan lampu hijau seraya menyerahkan kepada Presiden Jokowi untuk segera melantik.

Namun, Jokowi justru urung melantik, bahkan setelah Budi Gunawan menang Praperadilan sehingga statusnya sebagai tersangka gugur.

2. Kocok Ulang Kabinet Jokowi

Reshuffle kabinet

Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada 12 Agustus 2015. Lima menteri "ditendang", seorang menteri digeser.

Mereka yang ditendang adalah Indroyono Soesilo dari Menko Kemaritiman, Tedjo Edhie Purdijatno dari Menkopolhukam, Andrinof Chaniago dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andi Widjojanto dari Sekretaris Kabinet dan Rachmat Gobel dari Menteri Perdagangan.

Sofyan Djalil yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian digeser menempati pos yang ditinggalkan Andrinof Chaniago.

Luhut Binsar Panjaitan yang sebelumnya menjadi Kepala Staf Kepresidenan diangkat menjadi Menkopolhukam. Posisi Kepala Staf Kepresidenan diisi Teten Masduki yang sebelumnya dikenal sebagai aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).

Wajah baru yang masuk kabinet hasil reshuffle Agustus itu adalah Pramono Anung sebagai Seskab, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian, dan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman.

Setelah reshuffle jilid I itu, kini berhembus lagi isu akan adanya reshuffle kabinet Jilid II. Ini juga menjadi kegaduhan baru.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup bahkan diisukan masuk daftar reshuffle karena dua kementerian itu akan diberikan sebagai jatah Partai Amanat Nasional yang baru merapat ke Jokowi. Namun, isu itu telah dibantah pihak Istana.

3. Skandal Papa Mama Jual Pelabuhan

JK dan Rini Soemarno "tersengat" RJ Lino

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno terseret-seret dalam pusaran kasus dugaan korupsi Pelindo II yang ditangani Bareskrim Mabes Polri.

Isu menjadi liar setelah Komjen Budi Waseso dimutasi dari jabatannya sebagai Kabareskrim menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional. Sejumlah politikus Komisi III DPR mencurigai ada kaitan dengan kemarahan RJ Lino saat kantornya digeledah. Spekulasi berkembang soal beking-membekingi Lino.

DPR kemudian membentuk Pansus Pelindo II. Saat Pansus terungkap fakta mencengangkan yang kemudian populer disebut "Papa Mama Jual Pelabuhan". Hasilnya, mereka menemukan bukti kuat dugaan pelanggaran RJ Lino. Rekomendasi pencopotan RJ Lino dan Rini Soemarno kemudian mereka layangkan ke Presiden Jokowi.

3. Kabinet Gaduh

Saling Tuding Menteri Kabinet

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, jadi 'korban' pertama kritikan Rizal. Saat itu Rizal meminta Sudirman tidak terlalu sering ke luar negeri.

Tidak lama setelahnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, yang disinggungnya soal pengadaan armada baru PT Garuda Indonesia Persero dan proyek kereta api super cepat Jakarta-Bandung.

Puncaknya adalah menyebut target realisasi megaproyek pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW) sebagai tidak realistis. Dia juga menyatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla selaku pengusul proyek memberi masukan berlebihan kepada Presiden Joko Widodo.

Sontak saja Jusuf Kalla meminta mantan rekan sejawatnya dalam kabinet Gusdur itu untuk mempelajari kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan Jokowi.

4. Pilkada Serentak

Pilkada Serentak Gelombang Pertama

Pada 9 Desember 2015 digelar pemungutan suara Pilkada serentak. Ratusan daerah mengikuti Pilkada serentak gelombang pertama itu.

Setelah rekapitulasi penghitungan diselesaikan Komisi Pemilihan Umum, pasangan calon yang kalah berbondong-bondong menggugat di Mahkamah Konstitusi.Sampai saat ini setidaknya sudah 145 daerah yang mengajukan gugatan.

Secara umum, perhelatan itu berjalan tertib dan lancar. Riak kecil terjadi di Kalimantan Utara. Kerusuhan melanda Kantor Gubernur yang berlokasi di Tanjung Selor, Bulungan. Kerusuhan berujung pembakaran kantor tersebut.

5. Skandal Papa Minta Saham

Menteri ESDM Sudirman Said bersama Bos Freeport

Skandal Papa Minta Saham hingga Pansus Freeport

Kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama mantan Ketua DPR Setya Novanto, menjadi topik paling panas sepanjang tahun 2015. Ujung dari kasus ini juga mundurnya seorang ketua DPR yang tak pernah terjadi sepanjang sejarah politik Indonesia.

Sejumlah kalangan menilai mundurnya Ketua DPR itu membuka tradisi yang baik untuk penguatan demokrasi. Setya Novanto ikut menumbuhkan tradisi mundurnya pejabat publik setelah ia terindikasi melakukan pelanggaran atas etika jabatan.

Kasus ini menjadi topik panas bahkan hingga saat ini. Namun, yang menjadi sorotan beralih ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penyebabnya, terungkap bahwa kerabatnya melakukan pertemuan dengan Jim Moffet yang saat itu merupakan Bos Freeport Mc Moran.

Beberapa hari lalu, Jim Bob mengundurkan diri dari jabatannya itu. Kalangan DPR terus mempertanyakan ihwal pertemuan antara Bos Freeport dengan Kerabat JK itu. Mereka kini mengusung pembentukan Pansus Angket Freeport untuk menyelidikinya. (ase)